Keterangan tersebut disampaikan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Yushar Yahya pada Kamis (7/9). Penjelasan Yushar ini berkaitan dengan penyerahan tahap kedua Bob Hasan, selaku terdakwa kasus Mapindo.
Penyerahan tahap kedua ini dilakukan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung Suwandi dan Hermanto kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Arnold Angkoe, Toni Sinai, A. Djainuri, dan Muslikhuddin di Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Pada penyerahan tahap kedua ini, diserahkan pula beberapa barang bukti berupa mobil BMW, berkas foto udara, dan surat-surat kepemilikan atas Gedung Mapindo yang lokasinya berdekatan dengan Manggala Wanabhakti.
Selain itu, penyerahan tahap kedua juga disertai dengan perintah penahanan oleh JPU dengan Surat Perintah No. 1646/P.1.5/F.pk.1.2/9/2000 tertanggal 7 September 2000. Surat penahanan ini ditandatangani oleh Andi Syarifudin, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi. Masa penahanan itu berlaku selama 20 hari sampai dengan 26 September 2000.
Kasus Mappindo
Kasus Mapindo ini telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar. Dana-dana yang dirugikan tersebut terdiri atas dana reboisasi Departemen Kehutanan sebesar AS$75.623.411,97 dan uang Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) sebesar AS$168.117.220,45 atau setidaknya AS$134.075.873. Jika dirupiahkan dengan kurs AS$1 = Rp8.300, maka total dana yang diselewengkan sekitar Rp20 triliun.
Untuk kasus Mapindo ini, diancam dengan dakwaan primer, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1)a, jo Pasal 28, jo Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971, jo UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2), jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, jo Pasal 65 KUHP.
Sementara dakwaan sekundernya adalah melanggar Pasal Pasal 1 ayat (1)b, jo Pasal 28, jo Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971, jo UU No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 1 ayat (2), jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, jo Pasal 65 KUHP.
















