Tahun 2018 tinggal menghitung hari. Kalangan pengusaha termasuk yang memperhatikan dinamika yang terjadi dalam pergantian tahun itu, serta memproyeksi bisnis masa depan berdasarkan kondisi riil saat ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia telah menerbitkan Outlook 2019. Kumpulan pengusaha ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen, di bawah angka target pemerintah dalam RAPBN 2019.
Tetapi Apindo menaruh perhatian pada penataan regulasi, khususnya keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan pemerintah pusat. Apindo memperhatikan keselarasan regulasi dunia usaha. Jika keselarasan itu tidak dicapai, Apindo khawatir akan menjadi ‘bom waktu’ yang di masa depan meledak.
“Apindo meminta ketegasan pemerintah terkait hal ini karena berpotensi menjadi bom waktu pemicu konflik yang akan merugikan dunia usaha,” ujar Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, saat menyampaian fokus Outlook Apindo 2019, di kantor Apindo di Jakarta, Rabu (5/12).
Hariyadi mencontohkan saat ini ada beberapa regulasi daerah mengenai upah minimum yang masih mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ia memberi contoh di Jawa Timur, tanpa menjelaskan detil kasusnya. Selain ini, ada ketidaksinkronan aturan perizinan pemerintah daerah dan pusat, seperti yang terdapat dalam aturan implementasi program online single submission (OSS).
(Baca juga: Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi).
Apindo berpandangan jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, akan menyulitkan Indonesia untuk menarik investasi baru dari dalam maupun luar negeri. Ini akan berdampak pada tidak terwujudnya hasil positif dari berbagai kerjasama ekonomi internasional. Menurut Hariyadi, untuk mendukung upaya itu dibutuhkan kesamaan sikap dan kapasitas yang memadai antara lembaga ekseutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menghindari resiko destruktif yang ditimbulkan.
Apindo terus mengingatkan agar pemerintah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pelaku usaha terkait kebijakan-kebijakan strategis sebelum mengumumkannya, dan menjamin koherensi dalam penyusunan kebijakan serta implementasinya. Untuk itu, dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan secara tepat, Apindo mendesak pemerintah memperbaiki akuntabilitas data statistik yang sering digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan.
Ini menjadi sangat penting mengingat polemik akurasi data masih menjadi sorotan selama bertahun-tahun atas berbagai hal. Apindo mencontohkan data di bidang pertanian misalnya, perkiraan luas lahan baku sawah yang keliru mengakibatkan proyeksi produksi terlalu tinggi sehingga berdampak pada pelonjakan harga, defisit ketersediaan jumlah pangan, serta memicu impor pangan. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian politik pimpinan negara yang mampu memperbaiki isu akurasi data ini.