“Bonaran menyampaikan pesan kliennya (Anggodo, red) agar Ari balik ke keterangan awal yang menyatakan Ari telah memberi uang kepada pimpinan KPK. Permintaan Bonaran itu sambil diimingi uang sebesar setengah milyar rupiah. Tapi seperti kita lihat. Sampai sekarang Ari masih tak mau kembali ke BAP awal,” kata Sugeng beberapa bulan lalu.
Tak Ada Permohonan Anggodo
Di hari yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai juga diperiksa sebagai saksi. Menurutnya, surat permohonan perlindungan dari Anggodo tidak pernah ada di pihaknya. Kaitan perkara ini, lanjutnya, hanya ada lima orang yang memohonkan perlindungan.
"Pernah (permohonan perlindungan, red) dari Anggoro. Anggodo belum pernah, seluruhnya berjumlah lima, yakni, Anggoro, Ari, Putranevo, dua lagi lupa, tuturnya.
Dalam sidang, Semendawai menuturkan proses pemberian perlindungan di lembaganya. Permohonan perlindungan yang datang terlebih dahulu diproses oleh bidang perlindungan. Setelah selesai, permohonan tersebut dibawa ke sidang paripurna untuk dibahas kembali.
Dalam paripurna disimpulkan empat orang pemohon telah memenuhi syarat untuk dilindungi. Mereka yaitu Ari Muladi, Putranevo dan dua lagi. Sedangkan untuk Anggoro dinilai tak memenuhi syarat untuk dilindungi. Setelah memenuhi syarat, langkah berikutnya si pemohon harus membuat pernyataan dan perjanjian dengan LPSK. "Tapi sampai sekarang belum ada perjanjian mereka dengan LPSK. Sehingga belum ada perlindungan terhadap mereka," ujarnya.
Semendawai menjelaskan, ada surat pengantar dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang memohonkan beberapa nama untuk dilindungi. Namun, dirinya tidak menyebutkan siapa saja yang dimaksud. "Saya tahunya belakangan. tapi bidang perlindungan sudah tangani permohonan itu," tukasnya.
Mantan Ketua Panitia Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan Haryono yang juga dihadirkan sebagai saksi mengatakan, terdakwa Anggodo pernah meminta mantan Komisioner LPSK I Ktut Sudiharsa untuk percepat terbitnya surat permohonan perlindungan. Namun, pihak LPSK saat itu menilai permohonan Anggodo tidak lengkap. "Ada kekurangan (persyaratan, red) dari Myra dan Ketut, tapi tidak tahu apa kekurangannya."
Usai sidang, pengacara Anggodo, Djonggi M. Simorangkir mengatakan, kesaksian dalam sidang kali ini tidak berbobot. Menurutnya, wajar jika seseorang meminta perlindungan ke LPSK. Apa yang dilakukan LPSK tidak jauh berbeda dengan seorang advokat, bahwa setiap pemohon atau klien harus dilindungi.
"Sidang tidak berbobot, hanya habiskan uang negara. Masa orang lapor ke LPSK jadi masalah, melanggar hukum atau tidak orang itu tetap harus dilindungi. Sama seperti advokat, nggak boleh beberkan klien," tuturnya.
