Menanggapi tudingan itu, Elfa membantah keras. Ia bahkan mengaku belum menandatangani perjanjian dengan Wenny. Bahkan di luar perkiraan, hubungan bisnisnya dengan Wenny ternyata tidak mengalirkan fulus sebagaimana diharap. Padahal, ia sudah mengeluarkan modal cukup besar untuk membikin support buat grup downline Wenny. Kesepakatan itu awalnya memang ada. Tapi perjanjian tertulis yang dijadikan bukti Oriflame itu belum pernah aku tandatangani, cetusnya. Ia justru heran, bagaimana lembaran perjanjian dirinya dengan Wenny bisa sampai ke tangan Oriflame.
Menurut Elfa, kepindahan sejumlah grup Wenny adalah atas kemauan mereka sendiri. Lagipula, perjanjian itu dibuat lantaran sejak awal ia berniat hendak membantu grup Wenny yang susah berkembang itu. Kalau mereka (downline Wenny, --red) suka dengan cara kepemimpinanku lalu pindah ke jaringanku, itu kan hak mereka, tandasnya. Aku kan nggak pernah maksa-maksa mereka juga buat masuk grupku.
Lebih lanjut Iqbal berkeberatan dalil Oriflame yang enggan membayar bonus dengan mengkonversi nilai hutang grup Elfa sebagai pelunasan Bonus yang dijanjikan Oriflame. Mengutip pada Kepmenperindag 20 Maret 2000, Iqbal menandaskan, Perusahaan penjualan berjenjang harus membatalkan penjualan barang dan jasa yang tidak terjual oleh penjual yang berhenti melakukan kegiatan penjualan berjenjang dengan mengembalikan uang sebesar harga jual perusahaan ke Penjual dikurangi biaya administrasi sehubungan dengan barang/jasa sesuai kesepakatan.
Ketika dinyatakan melanggar kode etik, sambung Elfa, sejumlah konsultan yang menjadi downline-nya pernah menyatakan pada Oriflame akan mengembalikan semua barang yang didapat dari hutang atas tanggungan bonus Elfa. Ia menuturkan, grupnya banyak yang hendak cabut sepeninggal Elfa. Tapi justru Oriflame menolak, mereka hendak memotong komisi dan bonus aku dengan barang yang dipesan oleh jaringanku, bebernya.
Kembalikan ke etik perusahaan
Ditemui terpisah di ruang kerjanya, Kasie Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan Sihar Pohan mengatakan, perkara ini pernah diadukan Elfa padanya. Namun pengaduan itu, ujarnya, hanya bersifat informal tanpa surat aduan resmi. Jika secara formal pasti kami tindak lanjuti dengan meminta laporan dari pihak Oriflame, ujarnya.
Depdag, jelasnya, pada 2006 sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Beleid Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu bernomor 13/M-DAG/PER/3/2006 itu menentukan bahwa setiap perusahaan jaringan harus memenuhi sejumlah syarat untuk mengajukan SIUPL. Syarat tersebut, antara lain, harus ada perjanjian tertulis antara perusahaan dengan para konsultan, komisi yang diperkenankan, berikut aturan main yang disepakati antara kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan ketentuan beleid itu. Sebuah SIUPL bisa dikeluarkan oleh Depdagri sepanjang perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan itu.
Permendag juga mengatur ketentuan sanksi administratif berupa pencabutan SIUPL bagi perusahaan MLM yang kepergok tidak mengikuti aturan main dalam beleid itu. Sanksi pencabutan, jelas Pohan, bisa dijatuhkan setelah keluarnya surat teguran tertulis dan pembekuan ijin selama sebulan tanpa diindahkan perusahaan.
















