Polemik aliran dana PT Freeport Indonesia ke Polri yang disebut mencapai AS$14 juta belum berakhir. Kapolri beserta jajarannya telah mengakui bahwa anggotanya di lapangan memang menerima dana pengamanan dari Freeport. Menurut pihak Mabes Polri, penerimaan dana itu wajar mengingat situasi dan kondisi Papua. Namun begitu, Polri tetap menyatakan siap bertanggung jawab terkait aliran dana tersebut. Polri bahkan mengaku siap diaudit.
Soal audit, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan lembaga yang berwenang melakukannya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Neta, BPK lazimnya memang hanya mengaudit uang negara, sedangkan dana Freeport tidak termasuk uang negara. Namun, dia berpendapat BPK tetap bisa mengaudit karena aliran dana Freeport ke Polri dapat dikategorikan suap.
Untuk itu, pintu masuk bagi BPK adalah ‘campur tangan’ KPK. Awalnya sebelum BPK mengaudit, kata Neta, KPK harus melakukan penelusuran (penyelidikan, red). Jika sudah mulai melakukan penelusuran, KPK pun bisa meminta BPK untuk mengaudit aliran dana Freeport yang diterima Polri itu.
Namun, tanpa audit BPK pun, menurut Neta, KPK sebenarnya sudah dapat mengetahui berapa jumlah dana yang mengalir. Pasalnya, selain telah diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW), Freeport juga telah melansir data dana pengamanan yang diberikan kepada Polri. “Makanya, tidak ada alasan lembaga terkait tidak mengaudit,” tandasnya.
Berdasarkan data IPW sendiri, aliran dana Freeport telah terjadi sejak tahun 2004. Jumlahnya, menurut Neta, cukup dihitung dengan mengalikan angka Rp1,250 juta dengan jumlah anggota Polri yang bertugas, diperkirakan 600 personil. “Nah tanpa audit jelimet kan sudah ketahuan. Jadi kasus ini jangan dibikin jelimet juga,” ujarnya.
Ditambahkan Neta, dana Freeport yang mengalir langsung ke anggota diperkirakan hanya 20 persen. Sisanya, 80 persen mengalir ke Polda Papua. Makanya, lanjut Neta, pimpinan Polda Papua juga perlu diminta klarifikasinya.
Berbeda dengan Neta, Wakil Ketua KPK M Jasin justru mengatakan aliran dana Freeport ke Polri seharusnya ‘digarap’ terlebih dahulu oleh lembaga audit. Nanti, lanjut Yasin, hasilnya diserahkan ke KPK. Menurutnya, KPK enggan bergerak terlebih dahulu. Salah satu alasannya, karena trauma kasus Cicak versus Buaya.
Menurut Yasin, KPK tidak mau perseteruan antara KPK dan Polri terulang. Makanya, KPK akan mengedepankan koordinasi yang harmonis dengan Polri. Yasin juga berharap Polri yang telah membentuk tim internal dapat menyelesaikan persoalan di rumahnya’ sendiri.
“Alangkah baik kita tangkap ikannya, tapi kita keruk airnya. Kita akan mendorong bekerjasama, kita tidak akan beri toleransi terhadap pelanggaran. Diaudit dulu, tidak bisa gegabah main serang, itu tidak bagus,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar mengatakan pemberian dana Freeport didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda Papua. MoU ini, kata Boy, diketahui oleh Mabes Polri. “Selama ini (MoU) yang berjalan antara Polda Papua dan Freeport,” ujarnya.
Dalam MoU, urai Boy, disebutkan bahwa dana yang diberikan Freeport adalah bentuk dukungan sukarela untuk pelaksanaan tugas Polri. Makanya, pemberian dana tersebut juga bukan untuk perorangan, tetapi institusi. Sementara, uang sebesar Rp1,250 juta diberikan kepada anggota Polri yang tidak pulang ke kampung halaman.
“Tentu wajar harus dibekali dengan insentif yang diperlukan untuk keperluan di luar yang sudah ada di situ. Coba kalau Rp1,250 juta dibagi 30 hari saja, berarti 40 ribuan satu hari. Uang saku untuk warung saja belum tentu ada di sana. Dia mau ke warung saja, mesti turun, dari mile 74 misalkan, yang dia tugas di kawasan sana dekat Gressberg itu harus turun ke bawah 2,5 jam untuk bisa membelanjakan uangnya itu,” jelas Boy.
Boy menegaskan bahwa meski menerima dana Freeport, tetapi Polri akan tetap menjaga independensi. “Jadi kalau keberpihakan, keberpihakan untuk apa? Yang jelas ini dalam rangka Harkamtibmas. Sekarang perselisihan antara karyawan tentu diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Tentu mekanismenya bipartit dan tripartit dengan mengikutsertakan unsur pemerintah. Para pekerja harus sadar tidak boleh melakukan anarki untuk memperoleh hak-haknya itu,” pungkasnya.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional Novel Ali mengatakan seyogianya pemberian dana pengamanan dilakukan secara terbuka ke publik. Langkah itu dilakukan agar tidak terdapat dugaan suap. Makanya perlu dilakukan dengan mekanisme yang berlaku. Kendatipun Freeport telah mengalokasikan dana, tetap mekanisme dilakukan secara terbuka ke publik.
“Apalagi Polri sudah mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang cukup besar, maka bila menerima dana harus sesuai mekanisme dan jangan sampai melenaggar Undang-Undang Polri itu sendiri,” ujarnya.
