BPK Minta BI Benahi Tata Kelola
Berita

BPK Minta BI Benahi Tata Kelola

Seperti tradisi, di akhir jabatan, petinggi BI tersandung kasus hukum.

Hukumonline News
Hukumonline News
ANT
Bacaan 2 Menit
BPK Minta BI Benahi Tata Kelola
Hukumonline

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrachman Ruki, menyatakan diperlukan tata kelola bank sentral yang baik agar pejabat tinggi Bank Indonesia (BI) tidak perlu tersandung perkara dalam setiap akhir masa jabatannya.


Sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional "Tata Kelola Bank Sentral" di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (10/10), Ruki mencatat hampir setiap pejabat tinggi BI harus berhadapan dengan masalah hukum pada akhir periode masa jabatannya.


"Ini sebenarnya mencerminkan betapa berat beban tugas BI," ujarnya.


Mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono dan Syahril Sabirin, lanjut Ruki, tercatat harus berurusan dengan masalah pencairan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyebabkan tiga pejabat tinggi BI dipidana.


Setelah itu, giliran Burhanuddin Abdullah yang menjalani proses hukum dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Bahkan, kata Ruki, BI ketika dipimpin oleh Boediono yang saat ini menjabat Wakil Presiden masih tersandung kasus PT Bank Century Tbk.


"Saya melihat persoalan ini dari aspek 'Good Governance' yang perlu dicermati, perlu diciptakan tata kelola yang baik di Bank Indonesia," ujarnya.


Ruki mengatakan saat ini telah tersedia dua perangkat hukum sebagai perangkat pengawasan terhadap BI untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja.


Perangkat hukum itu adalah UU No. 7 Tahun 2001 tentang Mata Uang yang menyatakan tidak ada batasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.


Sedangkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan tidak ada batasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan atau kegiatan pengawasan bank setelah fungsi tersebut berpindah ke OJK.


"Dengan adanya dua UU tersebut maka BI semakin dikontrol dan diharapkan bisa memperbaiki tata kelolanya," kata Ruki.


Beberapa permasalahan yang pernah ditemukan BPK dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan BI di antaranya BLBI, aliran dana YPPI, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century, pengelolaan dana karyawan BI di Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI dan Dana Pensiun BI, tukar menukar aset BI dengan salah satu bank BUMN, serta penandatanganan kontrak pencetakan uang.


Laporan keuangan tahunan BI pernah mendapatkan opini disclaimer (tidak memberikan opini) dari BPK pada era krisis moneter 1999.


Pada periode 1999 hingga 2002 BI berupaya memperbaiki diri sehingga mendapat opini wajar dengan pengecualian.


Sejak 2003 hingga 2012, menurut Ruki, BI telah berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Namun, menurut mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, BI masih harus memperbaiki diri agar bisa menjadi lembaga independen yang akuntabel dan transparan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info