Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo membenarkan hasil yang dijelaskan oleh BPK. Menurutnya, kondisi pengadaan PNS di Indonesia mayoritas tidak sesuai antara posisi dan kompentensi yang dimiliki oleh PNS. Namun, seluruh pengadaan PNS sesuai dengan permintaan dari Kementerian masing-masing. Jika ada posisibyang tidak sesuai dengan kompentensi masing-masing PNS, maka hal ini harus dikoreksi.
“Untuk itu DPR akan meminta report profil, proses penerimaannya seperti apa serta penempatannya di mana. Tujuannya agar tidak ada posisi yang tidak sesuai dengan kompentensi,” katanya ketika dihubungi oleh hukumonline.
Tidak hanya itu saja. DPR juga akan meminta BKN untuk mengukur kompetensi tiap CPNS yang akan mencalonkan diri menjadi PNS sesuai dengan posisi yang dipilih. Tentu saja hal ini memiliki tujuan yang sama dengan BPK, agar tidak memberatkan negara karena merekrut CPNS yang tidak sesuai dengan kompetensi.
Untuk mekanisme laporan profil, proses serta penempatan, Ganjar mengakui sejauh ini masih menjadi pembahasan di Komisi II DPR.
“Dari hasil temuan ini, BPK akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS,” kata Agung.
Menurut Agung, pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan pasal 6 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pemeriksaan ini juga merupakan lanjutan pilot project pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS yang telah dilakukan oleh BPK pada 2011 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta sampel pada empat instansi yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Pemerintah Kota Bekasi.
















