BPK Temukan Dua Permasalahan Atas Kinerja PNS
Berita

BPK Temukan Dua Permasalahan Atas Kinerja PNS

DPR akan meminta laporan dari BKN terkait profil, proses penerimaan serta penempatan CPNS.

FNH
Bacaan 2 Menit
 
Dari hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan tersebut, permasalahan terkait penetapan reformasi meliputi pengendalian intern atas pengelolaan data kepegawaian tidak sesuai ketentuan, database pegawai menurut sistem kepegawaian instansi berbeda dengan database pegawai menurut Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), belum ada SOP dan sosialisasi untuk kegiatan pengusulan formasi PNS di instansi pengusul serta usulan tambahan formasi dari instansi belum berdasarkan analisis kebutuhan, baik itu itu analisis beban kerja dan analisis jabatan. 
Sementara itu, permasalahan terkait pengadaan PNSb meliputi seleksi administrasi penerimaan CPNS yang tidak cermat, pengolahan lembar jawaban komputer (LJK) tidak sesuai ketentuan, latar belakang pendidikan dan penempatan pelamar yang lulusw tidak sama dengan yang ditetapkan,  serta pengajuan usulan penetapan NIP yang tidak sesuai ketentuan. 
Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan penetapan formasi dan pengadaan PNS, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penetapan formasi dan pengadaan PNS. Serta untuk menyelamatkan APBN dari alokasi anggaran PNS yang tidak tepat sasaran. 
“Beban APBN untuk PNS meningkat rata-rata 75 persen. Untuk pemerintah pusat belanja pegawai pada 2006 sebesar Rp73,25 triliun sedangkan pada 2009 naik menjadi 127,67 triliun yang juga diikuti dengan peningkatan jumlah pegawai pada 2009 sebesar 4.524.205 pegawai dari tahun 2006 yang hanya sebesar 3.725.229 pegawai. Untuk daerah sendiri jumlah belanja pegawai pada 2006 sebesar Rp102,33 triliunnaikmenjadi Rp180,99 triliun,” katanya. 
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo membenarkan hasil yang dijelaskan oleh BPK. Menurutnya, kondisi pengadaan PNS di Indonesia mayoritas tidak sesuai antara posisi dan kompentensi yang dimiliki oleh PNS. Namun, seluruh pengadaan PNS sesuai dengan permintaan dari Kementerian masing-masing. Jika ada posisibyang tidak sesuai dengan kompentensi masing-masing PNS,  maka hal ini harus dikoreksi. 
“Untuk itu DPR akan meminta report profil, proses penerimaannya seperti apa serta penempatannya di mana. Tujuannya agar tidak ada posisi yang tidak sesuai dengan kompentensi,” katanya ketika dihubungi oleh hukumonline. 
Tidak hanya itu saja. DPR juga akan meminta BKN untuk mengukur kompetensi tiap CPNS yang akan mencalonkan diri menjadi PNS sesuai dengan posisi yang dipilih. Tentu saja hal ini memiliki tujuan yang sama dengan BPK, agar tidak memberatkan negara karena merekrut CPNS yang tidak sesuai dengan kompetensi. 
Untuk mekanisme laporan profil, proses serta penempatan, Ganjar mengakui sejauh ini masih menjadi pembahasan di Komisi II DPR.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info