Lantaran berubahnya asumsi makro yang diajukan pemerintah ke DPR dalam RAPBN-P 2013 yakni terdapat sejumlah subsidi, banyak kementerian atau lembaga yang terkena dampaknya. Salah satu dampaknya adalah dipangkasnya anggaran (sharing the pain) di luar belanja pegawai kementerian atau lembaga tersebut.
Lembaga yang tak luput dari dampak ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Atas dasar itu, baik BPKP maupun LKPP memiliki harapan yang berbeda satu sama lain.
BPKP misalnya, berharap agar alokasi anggaran kantor perwakilan mereka sebesar Rp11,4 miliar tak dipotong. Alasannya, karena kantor perwakilan merupakan ujung tombak pelayanan badan tersebut. Padahal untuk ukuran normal, alokasi anggaran untuk kantor perwakilan BPKP adalah sebesar Rp20 miliar.
Jumlah seluruh anggaran BPKP yang dipotong mencapai Rp36 miliar. “Kalau boleh usul yang Rp11,4 miliar ini tidak dipotong karena merupakan ujung tombak untuk pelayanan,” kata Kepala BPKP Mardiasmo saat rapat dengan Komisi XI di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (29/5).
Menurutnya, anggaran untuk kantor perwakilan ini termasuk salah satu alokasi yang membutuhkan dana besar. Apalagi, adanya daerah-daerah yang membutuhkan dana tidak sedikit dalam hal transportasi ataupun kebutuhan lainnya. “Apalagi di Indonesia Timur misal Papua, kalau pakai pesawat cukup besar (dananya, red). Kalau di Jawa masih bisa pakai becak,” kata Mardiasmo.
Berbeda, LKPP berharap agar anggaran pembangunan gedung yang tengah dilakukan bisa direalokasi pada tahun depan. Menurut Kepala LKPP Agus Rahardjo, LKPP tengah membangun gedung dengan anggaran multi years dengan total anggaran Rp123 miliar. Hingga kini pengadaan masih dalam tahap verifikasi penentuan lelang.
Untuk tahun 2013, anggaran pembangunan gedung sebesar Rp86 miliar dan tahun 2014 sebesar Rp27 miliar. Namun karena ada pemotongan anggaran, lanjut Agus, LKPP berharap agar rencana alokasi pembangunan tahun 2013 sebesar Rp86 miliar diubah menjadi Rp80 miliar. Sedangkan sisanya Rp6 miliar ditambah ke alokasi anggaran tahun 2014.
