Selain itu, Mahkamah tak menerima Pemohon yang mengklaim paslon 02 unggul dari paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Pemohon menguraikan dalilnya Prabowo-Sandi memperoleh 52 persen atau 68.650.239 suara. Sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebanyak 63.573.169 atau 48 persen suara. Namun, menurut hasil rekapitulasi yang berjenjang di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional oleh Termohon KPU, paslon 01 unggul dengan perolehan suara 85.607.362 suara. Sedangkan paslon 02 memperoleh 68.650.239 suara.
“Pemohon tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa hasil perhitungan menurut Pemohon tersebut adalah hasil perhitungan yang benar karena tidak dapat membuktikan hasil perhitungan berdasarkan formulir rekapitulasi yang sah untuk seluruh TPS," lanjut Hakim Arief Hidayat.
Menurut Mahkamah, Pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi perolehan suara yang lengkap untuk 34 provinsi. Bukti yang dilampirkan Pemohon, juga tidak lengkap untuk seluruh TPS. "Sebagian besar model form C-1 merupakan hasil foto atau scan C-1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan berupa salinan C-1 yang resmi yang diserahkan kepada saksi Pemohon di TPS," kata Arief.
Oleh karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan alat bukti, Mahkamah memutuskan untuk tidak menerima dalil Pemohon terkait perolehan suara versi Prabowo-Sandiaga. "Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum," ujar Arief.
Terkait dalil tudingan TPS siluman, Mahkamah menyimpulkan dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan ditemukannya 2.984 TPS siluman dengan sekitar 895.200 suara siluman dengan membandingkan antara jumlah TPS melalui SK KPU nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 sebanyak 810.352 TPS, dengan data dalam Situng KPU sebanyak 813.336 TPS.
“Mahkamah berpendirian data yang bersumber pada laman web situng bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS,” lanjut Hakim Saldi Isra.
Mahkamah menilai data tersebut tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Dalil tersebut tidak ada yang dapat memastikan keberadaan TPS tambahan beserta para pemilih yang ada di TPS siluman telah pasti mendukung salah satu pasangan calon. Pemohon hanya dapat membuktikan tentang data jumlah TPS di seluruh Indonesia dan tidak merinci lebih lanjut TPS siluman yang dimaksud.
