Arsul menolak anggapan bahwa pelaporan Karen ke Peradi dipicu oleh bubarnya kongsi antara dia dan Iswahjudi Karim pada kantor hukum Karim Sani pada Juni 2004. Setelah Karim Sani bubar, Karen bergabung dengan KarimSyah.
Jangan dilihat karena pecahnya. Salah satu yang menyebabkan pecahnya Karim Sani karena masalah Karen. Kalau masalah Karen itu solved mungkin nggak pecah, tandas advokat yang kini mengelola kantor Sani, Aminoeddin & Partners itu.
Di pihak lain, saat dikonfirmasi Iswahjudi mengatakan belum mengetahui mengenai baik laporan terhadap Karen ke Peradi oleh mantan partner-nya Arsul Sani. Soal izin Karen sebagai advokat asing, secara tegas Iswahjudi menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Peradi pada 11 Mei. Harry juga membenarkan bahwa Peradi telah menerima dan tengah memproses permohonan rekomendasi untuk Karen yang diajukan oleh KarimSyah.
Terkait dengan itu, Iswahjudi menambahkan Karen tidak memiliki masalah soal izin kerjanya di Indonesia. Imigrasi pada bulan Februari telah memberikan clearance kepada Karen bahwa dia tidak melanggar izin untuk kerja di Indonesia, kata Iswahjudi.
Sponsor
Di sela-sela konferensi IPBA di Bali (6/5), kepada hukumonline Karen Mills mengatakan bahwa dia telah bekerja sebagai konsultan asing pada PT Dharma Raksa sejak 1983. Menurut Karen, perusahaan itulah yang sejak 20 tahun lalu menjadi sponsornya di Indonesia.
Karen juga telah mengantungi izin tinggal permanen di Indonesia berupa Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dapat diperbarui setiap lima tahun. Dia bahkan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas namanya.
Di sisi lain, Karen mengaku tidak pernah memiliki izin sebagai advokat asing dari Menteri Hukum dan HAM (dahulu, Menteri Kehakiman). Hal tersebut, jelas Karen, karena untuk dapat mengajukan permohonan ke Depkeh maka dia harus disponsori oleh kantor hukum. Padahal, ujarnya, PT Dharma Raksa bukanlah kantor hukum.
