Sayangnya, Herry tidak lama menjabat sebagai Bupati Konut. Pada April 2011, Aswad Sulaiman terpillih kembali menjadi Bupati Konut bersamaan dengan gugatan yang dilayangkan oleh DIMP ke PTTUN Makassar dan berlanjut ke Mahkamah Agung (MA) atas terbitnya SK No. 15 Tahun 2010. Dan jabatan Aswad Sulaiman adalah sebagai Bupati Definitif.
Kemudian Aswad kembali mengeluarkan dua SK tertanggal 11 Mei 2011. Pertama, SK No. 153 Tahun 2011 berisi pembatalan SK Bupati Konut No. 4 Tahun 2010, No. 5 Tahun 2010 dan No. 6 Tahun 2010. Kedua, SK No. 154 Tahun 2011 tentang Pembatalan SK Bupati Konut No. 78 Tahun 2010. Terutama isi SK No 153, menurut Marwan, seolah-olah merupakan pelaksanaan putusan-putusan pengadilan yang memberlakukan kembali SK No. 267 Tahun 2007 dan SK No. 15 Tahun 2008.
“Padahal SK No. 267 Tahun 2007 adalah izin usaha pertambangan yang masih dalam bentuk KP yang sudah kadaluarsa karena habis masa berlaku sejak 29 September 2009 dan saat ini, sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 sudah tidak diakui lagi karena dalam UU itu jelas disebutkan izin pertambangan yang diakui adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP),” imbuhnya.
Sementara itu, lanjut Marwan, SK No. 153 Tahun 2011 telah mengakibatkan adanya tumpang tindih lahan pertambangan karena SK tersebut memberikan izin dalam bentuk KP kepada DIMP di atas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Antam. Padahal, hingga saat ini IUP Antam belum pernah dibatalkan dan berlaku hingga 2030.
Selain itu, sambung Marwan, ternyata Bupati Konut Aswad Sulaiman juga menerbitkan beberapa IUP baru di daerah KP Antam secara tanggal mundur (back-dated) sehingga menyebabkan tumpang tindih lahan yang luas.
Marwan menyesalkan kenapa pelanggaran yang begitu nyata dan jelas dilakukan oleh Bupati Konut serta PT Harita Group selaku induk perusahaan dari DIMP tidak tersentuh hukum. Lembaga peradilan pun, ketika memutus perkara antara Antam dan DIMP dinilai tidak adil bahkan memihak kepada Bupati Konut dan Lim Harwanto Wijaya Sarwono selaku pemilik PT Harita Group.
Iress mencatat, berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di Konut dan lembaga peradilan berupa PTUN, PTTUN dan MA, negara dirugikan sekitar Rp42 triliun di luar biaya yang dikeluarkan untuk penyelidikan umum dan eksplorasi sebesar Rp260 miliar.
