Sementara itu, pengamat pertambangan Ryad Chairil menilai bahwa persoalan ini dikarenakan sikap pemerintah pusat yang tidak tegas tehadap pemerintah daerah. Dia menilai seharusnya pemerintah, baik itu pusat maupun daerah harus mengelola kekayaan mineral guna kesinambungan perkembangan tambang nasional.
“Pemerintah tidak berpihak, harus ada keberpihakan,” katanya ditemui di acara yang sama.
Ia melanjutkan, filosofi dibentuknya Antam telah menimpang diakibatkan visi dan misi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang tidak sejalan. Jika mengingat tujuan dibentuknya Antam, seharusnya Antam memiliki keuasaan mineral di Indonesia. Tetapi faktanya, di Konut Antam bahkan tidak memiliki hal apapun atas IUP yang telah mereka peroleh.
Ryad meyakini, pencaplokan WIUP Antam yang dilakukan oleh PT Harita Group melalui anak usahanya DIMP berasal dari kebocoran data Antam. Apalagi, lanjutnya, banyak pensiunan atau mantan pegawai Antam yang kemudian bekerja pada PT Harita Group. “Untuk itu harus segera dilakukan strategi pengamanan agar data Antam tidak bocor,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan usulan clean and clear sehingga jika ditemukan adanya tumpang tindih, perusahaan tersebut tidak boleh memperoleh IUP ataupun perpanjangan. Belum lagi terkait dengan prosedur lingkungan yang jauh dari AMDAL. “Beri ketegasan kepada bupati agar jangan sewenang-wenang mengeluarkan IUP,” imbuhnya.
Pemerintah, lanjutnya, harus mengunci persoalan mineral di Indonesia melalui pakta integritas. Tidak hanya itu saja, persoalan izin usaha pengolahan, zonasinya harus dikuasai oleh BUMN.
