Bupati Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Ngogesa Sitepu menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
"Tadi sudah ditandatangani zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani," kata Bupati Kabupaten Langkat, Ngogesa Sitepu, di Stabat, Senin.
Penandatanganan itu dilakukan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, di Medan, yang juga dihadiri Staf Ahli Menpan&RB, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, Ombudsman Pusat, Gubsu Gatot Pujonugroho beserta jajarannya serta seluruh Kepala Daerah se Sumatera Utara.
Bupati mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari target Pemerintah Pusat yang saat ini menginginkan reformasi birokrasi Pemerintah, baik itu pusat maupun daerah agar bebas dari zona korupsi.
"Karena itu, penting bagi seluruh Kepala Daerah di Indonesia menyatakan satu komitmen yakni memberantas korupsi menuju birokrasi yang bersih melalui penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas," katanya.
Ia juga menyampaikan harapannya semoga seluruh Kepala Daerah yang ada di Sumut dapat bersama-sama proaktif mendukung reformasi birokrasi Indonesia menjadi bebas dari korupsi.
Penandatanganan piagam berjalan lancar, seluruh Bupati, Wali kota se Sumatera Utara sepakat menandatangani piagam tersebut. "Kami bersatu, bersama-sama menandatangani piagam, karena kami ingin birokrasi bersih dan bebas dari korupsi di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud," katanya.
Seluruh Kepala Daerah, katanya, diharapkan mampu menerapkan komitmen tersebut di masing-masing daerah.
"Tadi sudah ditandatangani zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani," kata Bupati Kabupaten Langkat, Ngogesa Sitepu, di Stabat, Senin.
Penandatanganan itu dilakukan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, di Medan, yang juga dihadiri Staf Ahli Menpan&RB, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, Ombudsman Pusat, Gubsu Gatot Pujonugroho beserta jajarannya serta seluruh Kepala Daerah se Sumatera Utara.
Bupati mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari target Pemerintah Pusat yang saat ini menginginkan reformasi birokrasi Pemerintah, baik itu pusat maupun daerah agar bebas dari zona korupsi.
"Karena itu, penting bagi seluruh Kepala Daerah di Indonesia menyatakan satu komitmen yakni memberantas korupsi menuju birokrasi yang bersih melalui penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas," katanya.
Ia juga menyampaikan harapannya semoga seluruh Kepala Daerah yang ada di Sumut dapat bersama-sama proaktif mendukung reformasi birokrasi Indonesia menjadi bebas dari korupsi.
Penandatanganan piagam berjalan lancar, seluruh Bupati, Wali kota se Sumatera Utara sepakat menandatangani piagam tersebut. "Kami bersatu, bersama-sama menandatangani piagam, karena kami ingin birokrasi bersih dan bebas dari korupsi di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud," katanya.
Seluruh Kepala Daerah, katanya, diharapkan mampu menerapkan komitmen tersebut di masing-masing daerah.