"Ada upaya-upaya (yang menghambat peran KPK) di beberapa bidang. Ada judicial review sejak KPK berdiri, dipisahkan KPK dengan pengadilan tipikor, penyadapan dipersoalkan, kita direkayasa seperti itu. Koruptor dan teman-temannya nggak senang KPK yang keras. Tapi kita tetap tegas," tutur Bibit.
Berdasarkan catatan hukumonline, dari 70 RUU yang masuk Prolegnas tahun 2011, salah satunya adalah revisi UU tentang KPK. Selain revisi UU KPK, Komisi III menjadi inisiator revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
