Menurut Nurhaida, kebijakan DK OJK harus memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya industri keuangan. Perlunya perlindungan konsumen ini, sambungnya, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap industri jasa keuangan di Indonesia.
Dengan adanya ketentuan khusus dalam UU OJK mengenai edukasi dan perlindungan konsumen, diharapkan masyarakat akan lebih memahami karakteristik produk, layanan dan risiko industri jasa keuangan sehingga masyarakat dapat memngenal produk jasa keuangan beserta risikonya dengan baik.
“Paling tidak perlindungan konumen yang lebih baik akan memperkecil kerugian masyarakat,” katanya.
Nurhaida juga mengingatkan bahwa OJK dapat menuntut atas nama konsumen. Melalui wewenang khusus ini, ia yakin lembaga ini akan memberikan perhatian lebih kepada konsumen. OJK diharapkan dapat mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
Direktur Pengawasan Bank dan Ketua Tim Persiapan Peralihan dari BI ke OJK, Endang Kussulanjari, menambahkan akan adanya integrasi pengawasan dan pengaturan saat OJK terbentuk. Dia mengakui perlindungan terhadap nasabah merupakan isu baru, namun ia menegaskan bahwa hal ini sudah lama dibicarakan antar lembaga keuangan.
“Yang paling penting dengan adanya OJK, kita mengharapkan pengaturan dan pengawasannya terintergrasi,” imbuhnya.
Untuk saat ini, lanjutnya, lembaga pengawasan masih berjalan sendiri-sendiri. Namun, ia memastikan setelah wewenang BI dan Bapepam-LK pindah ke OJK, semua akan terintegrasi sehingga pengawasan industri jasa keuangan akan lebih baik lagi.
