Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) Fadloli El Muhir menyatakan dukungan terhadap permohonan pengujian calon independen tersebut. Ia justeru mengkritik pandangan Pemerintah yang dibacakan Ramli. Permasalahannya, kata Fadloli, adalah keharusan calon kepala daerah untuk maju pilkada melalui parpol. Justru mas kawinnya itu yang kami keberatan, ucap tokoh Betawi yang ikut mendukung permohonan pengujian UU Pemda ini. Istilah mas kawin adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada parpol yang akan mengusung salah satu calon.
Senada Fadloli, Yislam Alwani –orang yang pernah mengajukan pengujian pasal calon independent dalam UU Pilpres-- berpendapat bahwa pemaksaan calon kepala daerah harus melalui parpol menunjukan undang-undang ini tidak demokratis. Bila Pemerintah mengatakan bahwa UU Pemda telah mengakomodir calon independen, kenyataannya parpol membuat syarat-syarat sedemikian rupa sehingga orang tidak leluasa masuk ke sana, ucap Ketua Komnas Pilkada Independen ini.
Sebagai catatan, Komnas Pilkada Independen -- salah seorang pemohonnya aktor Ray Sahetapy—juga mengajukan permohonan serupa. Perkaranya digabung dengan permohonan Ranggalawe sebab hakim menganggap permohonan pasal-pasal dalam UU Pemda yang akan diuji memiliki kesamaan.
Hakim Konstitusi Mukhtie Fadjar pada persidangan kali ini memberikan kritikan kepada pemerintah terkait kebiasaan pemerintah dalam membuat opening statement pada setiap persidangan di MK. Mukhtie mempertanyakan apakah berhenti pada opening terus tanpa memasuki ranah substansial. Apakah selalu dinamakan opening, padahal penjelasan pemerintah dalam opening statementnya sudah memasuki wilayah substansial.
Ramli Hutabarat maupun wakil Pemerintah lain dari Depdagri lebih banyak menghindari jawaban panjang atas pertanyaan hakim. Yang sering terdengar adalah jawaban: ‘akan dijawab dalam keterangan tertulis'.
