Sama halnya dengan Lili, Capim lain Sigit Danang Joyo punya pandangan serupa soal perlunya revisi UU KPK. Menurutnya, perbaikan terhadap UU KPK diperlukan demi penguatan upaya pencegahan korupsi, khususnya soal keberadaan Dewan Pengawas. “Saya setuju ada satu unit yang melakukan fungsi pengawasan di KPK,” ujarnya.
“Dari banyak negara seperti Perancis dan Amerika Serikat, lembaga-lembaga disandingkan dengan unit pengawasan yang dilakukan evaluasi secara berkala,” kata Sigit.
Menurut Sigit, sebagai lembaga superbody, KPK mesti memperkuat sistem pengawasan internalnya. Seperti, yang berlaku Polri dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan (Komjak), Pengadilan dengan Komisi Yudisial (KY). “Nah kalau KPK punya apa?”
Meski demikian, menurut pria berlatar belakang pegawai Kementerian Keuangan pada Ditjen Perpajakan ini, jika Dewan Pengawas diberi wewenang memberi izin-izin penyadapan bakal menyulitkan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Saat ini, kata dia, sebenarnya lembaga dan kewenangan KPK sudah cukup efektif dan relevan. “Tinggal diperkuat pengawasannya.”
Di hari kedua pada Kamis (12/9) besok, 5 Capim KPK akan menjalani uji kelayakan adalah Alexander Marwata (komisioner KPK 2014-2019), Johanis Tanak (jaksa), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Firli Bahuri (Polri), dan Roby Arya Brata (pegawai Sekretariat Kabinet).
