Alih-alih berbeda dengan upaya hukum biasa, menurut Dafi, PK seolah menjadi banding ketiga setelah kasasi. Mayoritas permohonan PK diajukan terhadap putusan kasasi. Misalnya tahun 2022 sebanyak 55 persen PK diajukan terhadap putusan MA di tingkat kasasi, bahkan presentase itu pernah lebih besar hingga mencapai 78 persen.
“Akibat tingginya arus perkara (PK) di MA, hasil pemeriksaan PK di MA tidak lagi ‘mengesankan’. Ini bisa ditemukan putusan-putusan PK yang dianggap ’bermasalah’,” ujar mantan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) itu.
Dalam kesempatan yang sama Hakim Ad Hoc Tipikor PN Palangkaraya, Muji Kartika Rahayu, mengatakan periode 2013-2023 Pengadilan Negeri Palangkaraya menerima 13 permohonan PK untuk perkara korupsi. Menurutnya, ada beberapa jenis putusan yang menjadi celah untuk mengajukan PK, misalnya putusan berbeda untuk perkara yang sama di pengadilan pidana dan perdata. Ada juga putusan di tingkat pertama bebas, tapi di tingkat kasasi dinyatakan bersalah.
“Kenapa putusan bisa berbeda? Karena kalau perkara di-splitsing itu majelisnya berbeda,” paparnya.
Pengajar STH Indonesia Jentera Asfinawati mengatakan praktik berperkara di pengadilan kebanyakan bukan mengadu pengetahuan dan keilmuan tentang hukum, tapi adu taktik. Hal itu salah satu penyebab permohonan PK ke MA sangat banyak. Misalnya dalam perkara korupsi, terpidana membiarkan putusan tingkat pertama sampai berkekuatan hukum tetap. Setelah itu dia tidak mengajukan kasasi, tapi langsung PK seraya berharap putusannya bisa berubah sesuai harapan.
“Adu taktik ini yang menyebabkan permohonan PK menjadi besar jumlahnya.”
