Melalui laman resmi Komisi Yudisial (KY), KY mengumumkan 14 calon hakim yang akan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebelum mendapatkan persetujuan dari di Komisi III DPR.
Wakil Ketua KY Desmihardi menjelaskan, para calon hakim agung, calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dinyatakan lolos itu telah menjalani serangkaian tahapan seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka.
Dari 14 nama yang diusulkan KY, 11 orang untuk calon hakim agung, 2 orang calon hakim ad hoc HAM, 1 orang calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA). Rincian dari 14 nama itu terdiri dari, 4 orang calon hakim agung Kamar Pidana, 2 orang calon hakim agung Kamar Perdata, 2 orang calon hakim agung kamar Agama, dan 3 orang calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak, 2 dan orang calon hakim ad hoc HAM di MA, serta 1 orang calon hakim ad hoc Tipikor di MA.
Desmihardi menegaskan, "Keputusan Komisi Yudisial bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.”
Berikut nama-nama calon hakim agung, calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor di MA yang KY usulkan untuk lanjut seleksi di DPR, untuk Kamar Pidana ada nama Syamsul Arief (Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung); Sugiyanto (Sekretaris Mahkamah Agung); Sudharmawatiningsih (Panitera Mahkamah Agung); dan Dhifla Wiyani (Advokat DW & Partners).
Untuk Kamar Perdata ada nama Sobandi (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung) dan Nurnaningsih (Notaris pada Kantor Notaris Dr. Nurnaningsih, S.H., M.Kn.). Sedangkan Kamar Agama, ada nama Musthofa (Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung) dan Mamat Ruhimat (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung).
Kamar TUN Khusus Pajak, ada nama Maftuh Effendi (Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung); L.Y. Hari Sih Advianto (Hakim Pengadilan Pajak); dan Yeheskiel Minggus T. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang).
Selanjutnya, terkait Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tahun 2026 ada dua nama yang diusulkan KY yakni Edwin Partogi Pasaribu (Advokat pada UHP Law Firm) dan Roki Panjaitan (Purnabakti Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang). Terakhir, untuk Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2026, diusulkan nama Sudiyo (Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang).
Anggota KY dan Juru Bicara Anita Kadir mengungkap dalam penentuan kelulusan seleksi calon hakim agung tahun 2026 ini terdapat dinamika dalam mengambil keputusan. Misalnya, untuk kamar Pidana, ada satu calon yang mendapatkan dissenting opinion dari komisioner.
Sementara itu, untuk kamar perdata, ada satu calon yang juga mendapatkan dissenting opinion dari komisioner. Untuk kamar agama, terdapat satu nama calon yang mendapatkan dissenting opinion dari komisioner.
Minim partisipasi publik
Menanggapi hasil seleksi calon hakim yang diumumkan KY, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), perwakilan organisasi masyarakat sipil yang ikut memantau proses wawancara calon hakim KY, mengungkapkan kekecewaan. LeIP menilai KY melakukan seleksi secara tidak serius, hanya formalitas dan minim partisipasi publik.
Melalui laman media sosialnya, LeIP menyampaikan beberapa kritikan kepada KY dan berharap DPR bisa menjadi pintu terakhir untuk menentukan calon yang benar-benar layak untuk menjadi hakim agung, hakim ad hoc HAM, dan hakim ad hoc Tipikor nanti.
Beberapa alasan kekecewaan LeIP terhadap seleksi calon hakim yang KY lakukan adalah pertama, beberapa organisasi masyarakat sipil yang diundang untuk melakukan pemantauan proses wawancara diberitahukan kurang dalam waktu 24 jam. Meskipun beberapa perwakilan telah mengusahakan kehadiran langsung, namun tak satupun diberi kesempatan untuk bertanya kepada calon.
Kedua, dari pemantauan yang sudah dilakukan, kualitas jawaban pertanyaan dari beberapa calon sangat mengecewakan, di bawah standar dan bahkan tidak paham teori-teori dasar ilmu hukum. Lebih parahnya, beberapa calon yang mendapat rapor merah dari LeIP justru lolos dan diusulkan KY untuk maju ke tahap di DPR.
Ketiga, beberapa pertanyaan yang panelis ajukan dalam proses wawancara calon, tidak berkualitas, tidak relevan, dan bertele-tele. Padahal, LeIP menilai kualitas pertanyaan yang baik, akan memudahkan seleksi melalui jawaban yang diberikan.
Dengan beberapa catatan yang ada, LeIP mendesak KY untuk transparan dan akuntabilitas terkait hasil seleksi yang sudah diselenggarakan. LeIP juga mendesak DPR nantinya untuk melakukan fit and proper test secara menyeluruh, objektif, dan bertanggung jawab. LeIP mengingatkan krusialnya peran hakim sebagai garda terdepan penentu keadilan di Indonesia, mengharuskan pemangku kepentingan untuk serius dalam melakukan seleksi calon hakim yang akan bertugas.
