Komisi Yudisial (KY) menyusun instrumen analisis putusan hakim sebagai upaya memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Instrumen tersebut diharapkan mampu memotret efektivitas penerapan UU TPKS sekaligus menjadi dasar peningkatan kualitas penanganan perkara kekerasan seksual di pengadilan.
Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar mengatakan implementasi UU TPKS hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban.
"Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2025 tercatat 376.526 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan atau meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Arie dalam Workshop Penyempurnaan Instrumen Analisis Putusan dalam Implementasi UU TPKS di Jakarta, Rabu (5/8).
Baca Juga:
- Urgensi Analisis Putusan dan Penguatan Peran Masyarakat Sipil dalam Implementasi UU TPKS
- Pemahaman Publik Terhadap TPKS Meningkat
“Data tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memerlukan perhatian serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan," tambahnya.
Arie menjelaskan, penyusunan instrumen analisis putusan merupakan bagian dari kewenangan KY sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Analisis dilakukan secara akademis dan sistematis terhadap format putusan, penerapan hukum, argumentasi, penalaran hukum hakim, serta pemenuhan hak korban.
Ia menegaskan, analisis tersebut bukan untuk mengubah atau menilai kembali amar putusan hakim. Sebaliknya, instrumen itu bertujuan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, sekaligus menjadi bahan pengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas peradilan.
