Dia mengatakan, penegakan hukum harus ditegakkan karena praktik pungli masih berjalan terutama untuk para calon TKI Korea. “Jadi, bebaskan TKI dari bentuk pungli dan pemerasan,” jelasnya.
Catatan lainnya, lanjut Imam, BNP2TKI harus berani menghapus kredit bagi TKI yang dilakukan koperasi-koperasi dengan dalih memberikan pinjaman ke calon TKI, namun praktiknya justru mencekik dengan bunga bank tinggi.
“Hapuskan kredit TKI yang dilakukan koperasi-koperasi dengan bunga bank yang mencekik para TKI karena ini bentuk kejahatan utang,” ujarnya.
Lindungi TKI
Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid berjanji akan selalu berpihak dan memperkuat perlindungan kepada TKI. "Saya sebagai Kepala BNP2TKI, memilih berpihak kepada TKI," kata Nusron.
Nusron mengatakan akan memperbaiki pelayanan dan meningkatkan perlindungan kepada para TKI mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan. Pembenahan pelayanan itu terutama untuk mengurangi hingga sama sekali tidak ada TKI ilegal diberangkatkan yang seringkali menimbulkan permasalahan.
"Kita harus berpihak pada TKI. Tidak ada yang ingin jadi TKI ilegal. Kalau ada yang ilegal berarti masih ada yang tidak prima di pelayanan negara," ujarnya.
Nusron menyebut pada hakikatnya pengguna jasa TKI menginginkan TKI yang legal. Sebab itu, masih adanya TKI ilegal seharusnya menimbulkan pertanyaan kekeliruan dalam layanan perekrutan dan pemberangkatan mereka.