Keberadaan PFII justru berpotensi membalik prinsip tersebut karena ketentuan know your customer (KYC) dan transparansi beneficial ownership disebut tidak berlaku bagi investor yang masuk ke kawasan PFII. Terlebih dengan desain kelembagaan PFII yang serba khusus.
"Kawasan PFII punya perangkat hukum sendiri, ada negara di dalam negara. Bank Indonesia yang diberikan independensi menjaga stabilitas moneter, OJK dibentuk untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, PPATK diperkuat untuk menjalankan rezim anti-pencucian uang tidak punya taji," ujarnya.
Di sisi fiskal, Bhima mengingatkan pemberian fasilitas pajak sebesar 0 persen di kawasan PFII berpotensi menekan rasio pajak nasional. Sebab berdasarkan pengalaman pemberian berbagai insentif perpajakan di kawasan industri sebelumnya belum terbukti mampu meningkatkan penerimaan negara. Malah, nantinya rasio pajak dapat turun hingga 1-2 persen apabila kebijakan serupa diterapkan di PFII.
“Investasi yang berkualitas akan masuk karena pertimbangan rantai pasok, infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan birokrasi yang bersih bukan dengan iming-iming fasilitas pajak 0 persen,” tegasnya.
Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembentukan PFII merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus sumber pembiayaan pembangunan. PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan domestik yang telah ada, melainkan pusat keuangan tersebut dirancang guna melengkapi ekosistem jasa keuangan nasional dengan standar internasional, serta tetap mengedepankan kepentingan nasional.
"UU PFII lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, sudah saatnya Indonesia punya financial center sendiri yang kredibel, mandiri, berintegritas dan berdaya saing global," pungkasnya.
