Choel Berpotensi Dikenakan UU TPPU
Berita

Choel Berpotensi Dikenakan UU TPPU

Jika KPK menemukan bukti permulaan uang AS$55 ribu itu sebagai hasil tindak pidana korupsi.

NOV
Bacaan 2 Menit
Juru Bicara KPK, Johan Budi. Foto : SGP
Juru Bicara KPK, Johan Budi. Foto : SGP

Andi Zulkarnain Mallarangeng (Choel) kembali memenuhi panggilan penyidik KPK, Senin (4/3). Choel diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang melibatkan kakaknya, mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng.

Choel mengaku telah mengembalikan dana yang diterimanya dari pemilik PT Global Daya Manunggal Herman Prananto dan mantan Kabiro Perencanaan Keuangan Kemenpora Deddy Kusdinar ke KPK. Pengembalian dana sejumlah AS$55 ribu itu dimasukan dalam Berita Acara Penyitaan KPK tanggal 25 Februari 2013.

Meski bersedia mengembalikan dana puluhan miliarrupiah, Direktur Eksekutif FOX Indonesia ini membantah meminta uang Herman melalui Fahrudin yang disebut-sebut sebagai staf ahli di Kemenpora. Uang Rp2 miliar yang diterimanya dari Herman pada Mei 2010 lalu tak lebih sebagai pembayaran untuk jasa konsultasi politik.

Sama halnya dengan uang Rp2,5 miliar pemberian Deddy pada Agustus 2010. Choel sempat membantah uang itu diberikan terkait proyek Hambalang. Dia bahkan tidak mengetahui asal usul dan maksud pemberian Deddy kepadanya. Choel juga membantah uang tersebut diterima pula oleh kakaknya, Andi Mallarangeng.

Hingga kini Choel masih berstatus sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penerimaan uang AS$55 ribu tidak langsung dapat disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi karena Choel bukan penyelenggara negara atau PNS. Penyidik masih akan menelusuri maksud pemberian uang itu.

“Nanti dilihat sejauh mana posisinya dalam kasus Hambalang. Penyidik terlebih dahulu harus memvalidasi pengakuan yang bersangkutan. Belum ada kesimpulan yang menyatakan dia dapat dijadikan tersangka. Penyidikan masih dikembangkan dan dia baru diperiksa sebagai saksi. Tunggu saja,” ujar Johan, Senin (4/3).

Pernyataan serupa juga dikemukakan peneliti ICW Tama S Langkun. Menurutnya, memang Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur ancama pidana bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan harta yang diduga hasil tindak pidana. Tetapi, KPK harus memastikan asal muasal uang itu.

Tama melanjutkan, secara prinsip, Choel sangat berpotensi dikenakan Pasal 5 UU TPPU. Apabila KPK menemukan bukti yang menunjukan uang AS$55 ribu patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Tama menjelaskan, UU TPPU tidak secara spesifik mempersyaratkan tindak pidana asal harus terbukti terlebih dahulu dalam putusan inkracht.

Sebagai tersangka kasus Hambalang, Deddy mungkin saja memiliki kapasitas untuk mengaburkan harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan memberikan uang Rp2,5 miliar kepada Choel. Namun, untuk pemberian uang Rp2 miliar dari PT Global akan lebih sulit karena Herman bukan penyelenggara negara.

Tama berharap KPK dapat menelusuri asal muasal uang yang diberikan keduanya kepada Choel. Sebab, Pasal 75 UU TPPU menyatakan, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tersebut dengan penyidikan TPPU.

“Meski potensi untuk dijerat UU TPPU besar, kita tidak hanya bicara soal dia (Deddy) yang memberikan sejumlah uang kepada Choel. Sebelum masuk ke sana, harus dipastikan dulu sumber uangnya dari mana? Kalau perbuataannya sudah jelas, KPK dapat menerapkan UU TPPU secara penuh,” tutur Tama kepada hukumonline.

Penyidik KPK telah menetapkan Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Kasus ini bermula dari “nyanyian” mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang diperkuat Mindo Rosalina Manulang.

Nazaruddin mengakui penentuan anggaran proyek Hambalang yang mencapai angka Rp2,5 triliun tak lepas dari peran Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum. Rosa sempat menyatakan dirinya memberikan Rp20 miliar untuk mengurus berbagai proyek di Kemenpora, termasuk pembangunan fasilitas pusat olahraga di Hambalang.

Selain Choel, KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan pelaksana tender Hambalang. Keempat saksi itu adalah Manajer Marketing PT Bestindo Aquatek Sejahtera Wahyu Gunarso, Manajer PT Dwi Prima Ferdia Pareira, Direktur PT Dwi Warna Metalindo Muliaman Tjandra, dan Direktur PT Epindo Mitra Sejahtera Jerry Turangga.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info