CIMB Niaga mengatakan ada unsur manipulatif dari laporan yang diucapkan pengurus PT Saripari Pertiwi Abadi (dalam PKPU) di pengadilan, Selasa (26/11). Pasalnya, apa yang dilaporkan tim pengurus tidak sesuai dengan yang telah diatur UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
“Apa yang dilaporkan pengurus, manipulatif,” tutur kuasa hukum CIMB Niaga KiAgus Ahmad dalam persidangan, Selasa (26/11).
Latar belakang KiAgus Ahmad meradang lantaran pengurus melaporkan telah terjadi perubahan suara kreditor terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan Saripari. Andrey Sitanggang, salah satu pengurus, menyatakan 3 dari 4 kreditor separatis berubah haluan. Para kreditor tersebut mengirimkan surat pernyataan yang isinya mencabut suara penolakan mereka terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan Saripari pada saat agenda pemungutan suara 4 November 2013 lalu.
Tiga kreditor tersebut adalah PT Bank Danamon, PT Bank DBS Indonesia, dan PT Rabo Bank Indonesia. Sedangkan CIMB Niaga tetap bertahan dengan pendapatnya. Alhasil, jumlah suara kreditor separatis yang setuju dengan rencana perdamaian mencapai 75% dengan nilai tagihan Rp272 miliar.
Begitu pula halnya dengan kreditor konkuren. Ada dua kreditor konkuren yang juga mencabut penolakan rencana perdamaian Saripari. Kreditor tersebut adalah PT IFS Capital Indonesia dan Asuransi Ramayana. Kedua kreditor tersebut mengirimkan surat pernyataan pencabutan penolakan rencana perdamaian pada 19 dan 22 November 2013.
“Untuk kreditor konkuren yang setuju mencapai 90% dengan total tagihan sebanyak Rp85 miliar,” lapor Andrey dalam persidangan.
Mendengar perubahan suaran tersebut, pria yang biasa disapa Aben ini mencoba memaparkan pandangannya kepada majelis hakim. Aben mempertanyakan kekuatan hukum terhadap perubahan suara tersebut menurut UU Kepailitan.