Dalam Sidang Tripartit, Kedua Belah Pihak Bersikukuh
PHK Wartawan Kompas

Dalam Sidang Tripartit, Kedua Belah Pihak Bersikukuh

Pihak manajemen tetap memutuskan PHK. Kubu Bambang Wisudo ngotot dipekerjakan kembali.

CRY
Bacaan 2 Menit

 

Ali pun mengingatkan pemecatan ini akan batal demi hukum karena bertentangan dengan  UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja (UU SB/SP). Bambang dipecat karena keserikatpekerjaan sudah jelas. Kebijakan mutasi terhadap pengurus serikat pekerja saja tidak diperbolehkan oleh UU ini.

 

Untung sendiri merasa tidak perlu menanggapi permintaan penjelasan mutasi tersebut. Tidak relevan karena kita akan membahas masalah PHK secara prosedural. KMN sudah mengajukan PHK secara prosedural dan sudah berdasarkan fakta-fakta, bukan berdasarkan opini. Forum sidang ini tidak ada kewenangan untuk menguji keabsahan surat-surat yang telah didaftarkan ke Disnaker, serta tidak menguji keabsahan asumsi atau opini. Mutasi hanya bahan tambahan saja, ungkapnya.

 

Menurut Bambang, tindakan menempel dan membagikan pamflet ini ada penyebabnya. Ada rentetan panjang penyebabnya. Puncaknya, saya tidak puas karena hendak dimutasi ke Ambon. Ini bertentangan dengan UU SB/SP karena saya menjadi sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), ungkap Bambang.

 

Kebijakan mutasi ini sendiri berlaku bagi 55 karyawan, termasuk terhadap Ketua PKK Syahnan Rangkuti, Bambang Wisudo, dan beberapa aktivis PKK lainnya. Bambang menerima SK No. 269/Penpen/SK/XI/2006 tertanggal 15 November 2006. SK tersebut ditandatangani oleh Wakil Pemimpin Umum Kompas ST Sularto. Bambang harus angkat koper ke Ambon sejak 1 Desember 2006 untuk menempati Biro Sulawesi-Indonesia Timur.

 

Selanjutnya, pihak Kompas pun bersedia menjelaskan peristiwa mutasi tersebut. Kebijakan itu urung terlaksana lantaran Bambang keberatan. Menurut Untung, pihak manajemen memahami dan cukup mengerti keinginan Bambang.

 

Oleh karena itu, manajemen memenuhi kehendak Bambang supaya dipindah saja ke daerah Garut. Kebijakan tersebut memang belum dilaksanakan oleh pihak manajemen. Pada dasarnya pelaksanaannya bisa fleksibel sesuai dengan kesiapan si pekerja itu sendiri. Bahkan mutasi bisa diubah sesuai dengan tempat yang diinginkan oleh pekerja, terang Untung.

 

Namun Bambang menampik penjelasan tersebut. Menurut Bambang, mutasi ini memang bertujuan untuk mengisolasi dia bersama pengurus PKK. Manajemen berkukuh jika mutasi ini adalah hal biasa. Namun bagi saya ini tidak wajar. Bahkan Wakil Editor Kenedi Nurhan bilang kepada saya bahwa saya memang akan dibuang, timpal Bambang. Bambang sendiri mengaku sudah aktif sejak PKK berdiri pada 1998.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info