Ketidakpastian hukum masih menjadi persoalan yang menghambat pembangunan nasional. Berbagai ketidakpastian hukum pada berbagai sektor mengakibatkan investor domestik dan internasional berhati-hati menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi tersebut.
Ketua Umum DPP IKADIN, Maqdir Ismail menyampaikan ada kekhawatiran investor terjerat kasus hukum karena ketidakpastian tersebut. Dari pengamatannya, sektor lingkungan paling rentan munculnya jeratan hukum tersebut. Di mana terdapat berbagai kasus tindak pidana terhadap pelaku usaha.
“Pada sisi lain negara memidana para pengusaha yang mempunyai masalah administratif yang sebenarnya diakibatkan kelalaian negara dalam mempercepat perizinan usaha,” ujar Maqdir dalam Outlook Hukum dan Ekonomi 2025, Senin (20/1/2025).
Baca juga:
- Sejumlah Rekomendasi Hukum Kritis bagi Calon Investor
- Sejumlah Kekhawatiran Investor Asing Terhadap Proyek Ibu Kota Nusantara
Selain itu, penegakan hukum hanya berfokus kerugian negara seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Maqdir penegak hukum hanya berfokus kepada kerugian negara sehingga terjadi kompetensi penegak hukum dalam mencari kerugian negara.
“Padahal ada perubahan regulasi di mana upaya administratif seharusnya lebih didahulukan sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Penegakan hukum yang lebih menekankan kepada pemidanaan ini akan mengancam pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, analis ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menyampaikan ada tiga faktor tantangan investasi di Indonesia. Ketiganya yaitu biaya tinggi, produktivitas rendah, dan birokrasi dan perizinan rumit.
