Dana Bantuan Bencana dari Luar Negeri Harus Lewat BNPB
Berita

Dana Bantuan Bencana dari Luar Negeri Harus Lewat BNPB

Di satu sisi, ada larangan menjalankan aktivitas politik dan keamanan. Tapi di sisi lain, Pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada para pekerja asing.

Hukumonline News
Hukumonline News
Mys
Bacaan 2 Menit

 

PP 23 tegas menyebutkan: Dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung lewat BNPB. BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sifatnya non departemen. Di mata Aminuddin Kirom, Project Officer Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), ketentuan semacam ini sejalan dengan semangat kebijakan satu pintu dalam penanggulangan bencana. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya bantuan yang tidak terkontrol dan berpotensi disalahgunakan.

 

Selain harus mengirimkan bantuan dana langsung ke rekening BNPB, lembaga internasional dan LSM asing pun masih dibebani sederet kewajiban lain. Misalnya menyusun proposal, membuat dan meneken nota kesepahaman, plus rencana kerja. Dalam menyusun proposal, lembaga asing kudu berkonsultasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri. Soal nota kesepahaman, bisa dilakukan tapi harus di bawah koordinasi BNPB, dengan melibatkan Deplu. Sementara, soal rencana kerja, bisa disusun bareng BNPB dengan lembaga internasional atau LSM asing. Keharusan-keharusan ini sebenarnya bisa diterobos kalau dalam kondisi tanggap darurat.

 

Kalau dalam kondisi demikian, lembaga internasional atau LSM asing menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan. Kelak, yang memberikan persetujuan atau penolakan bagi lembaga asing tadi adalah Kepala BNPB. Jika disetujui, menurut PP 23, Pemerintah akan memberikan perlindungan selama para pekerja asing menjalankan tugasnya di Indonesia. Namun tak dijelaskan lebih rinci bentuk perlindungan dimaksud.

 

Sekalipun dilindungi, Pemerintah sudah memberikan garis tegas. Para pekerja asing dilarang melakukan kegiatan yang berlatar belakang politik atau keamanan. Apa yang masuk kategori kegiatan politik dan keamanan ditentukan oleh Kepala BNPB bersama lembaga intelijen dan keamanan. Satu lagi yang tak kalah penting, lembaga internasional dan LSM asing harus memperhatikan dan menghormati sosial budaya dan agama warga setempat dimana mereka bekerja.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info