Selain itu, RUU Pilpres juga melarang sumbangan yang berasal dari empat pihak. Yang pertama, sesuai Pasal 70 ayat (1), adalah sumbangan dari negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing. Kedua, sumbangan dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Ketiga, sumbangan dari Pemerintah, BUMN dan BUMD. Dan keempat, sumbangan dari pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa.
Pembatasan dan larangan tersebut diikuti dengan sanksi. Jika memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan, seseorang bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun atau paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp600 juta atau paling banyak Rp3 miliar. Ancaman yang sama ditujukan kepada setiap orang yang menerima sumbangan yang dilarang.
Sementara itu, setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pilpres dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan atau paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp3 juta atau paling banyak Rp30 juta.
Yasona H. Laoly dari Fraksi PDI-P mendukung usul Menkumham. Meski demikian, ia menyarankan agar persoalan ini diperdalam lagi di tingkat Panja. Saran ini dikabulkan Ketua Pansus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan Baldan. Dengan begitu, belum ada keputusan apakah dana kampanye yang berasal dari parpol akan dimasukkan di RUU Pilpres atau tidak.
Bisa diakses publik
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar masyarakat bisa mengakses dana kampanye yang dimiliki pasangan calon dan tim kampanyenya. Caranya KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye, kata Abdullah Azwar Anas.
Menkumham menyambut baik usulan ini. Menurutnya, transparansi bisa terwujud bila pemberian sumbangan dilakukan dengan transfer melalui rekening bank. Yang perlu diperhatikan itu arus masuknya dan dari mana asalnya, ungkap Menkumham.
Pasal 64 RUU Pilpres mewajibkan setiap pasangan calon memiiki rekening khusus dana kampanye untuk menampung sumbangan yang berupa uang. Rekening itu wajib dibuka paling lama tiga hari sejak ditetapkan sebagai peserta Pilpres. Rekening itu wajib dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota satu hari sebelum dimulainya kampanye dan satu hari setelah berakhirnya kampanye.
Ferry mengatakan, sebagaimana usulan-usulan lain yang sudah tercantum dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM), usulan ini juga akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja. Rabu pekan depan Panja akan mulai membahasnya, tutur politikus Partai Golkar ini.
Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta mengusulkan RUU Pilpres memuat aturan mengenai dana kampanye yang berasal dari parpol pengusung pasangan capres dan cawapres. Kalau tidak diatur, orang akan banyak menyumbang melalui partai, ujarnya, dalam rapat kerja dengan Pansus RUU Pilpres di Gedung DPR, Rabu (11/6).
RUU Pilpres yang kini sedang dibahas ternyata tidak mengatur soal pembatasan dana kampanye yang berasal dari parpol. Demikian juga dengan payung hukum pelaksanaan Pilpres 2004, yaitu UU No. 23 Tahun 2003. Padahal, dana kampanye yang berasal dari parpol nyata-nyata diakui.
Di RUU Pilpres, sumber dana kampanye diatur di Pasal 64 ayat (1). Di situ dinyatakan, dana kampanye Pilpres bisa diperoleh dari parpol atau gabungan parpol yang mengusung pasangan calon. Selain itu, dana kampanye bisa berasal dari pasangan calon sendiri dan dari pihak lain. Yang termasuk pihak lain di sini adalah perseorangan, kelompok, perusahaan, maupun badan usaha non-pemerintah.
Pembatasan jumlah dana kampanye hanya ditujukan kepada sumbangan dari pihak lain. Sesuai Pasal 64 ayat (4), sumbangan dari perseorangan dibatasi maksimal Rp1 miliar sedangkan sumbangan dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah maksimal Rp5 miliar.
Merujuk pada Pasal 64 ayat (5), sumbangan kepada pasangan calon yang bernilai lebih dari Rp5juta wajib dilaporkan kepada KPU. Laporan itu memuat jumlah dan identitas pemberi sumbangan. Sumbangan yang dimaksudkan di sini tidak melulu berupa uang, tapi juga bisa berupa barang maupun jasa.
