Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.
Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari 4 golongan hali waris hingga amnesia sebagai alasan pemaaf, selengkapnya:
1. Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata
Ahli waris merupakan orang yang dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang orang yang meninggal. Adapun, yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga yang sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam KUH Perdata, ahli waris digolongkan menjadi 4 dan kedudukannya hierarkis. Lalu, bagaimana pembagian golongan ahli waris tersebut?
2. Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran
Karyawan perempuan menurut peraturan perundang-undangan memiliki tiga jenis hak untuk cuti yang “istimewa” yaitu cuti haid, melahirkan, dan keguguran. Aturan terbaru mengenai 3 jenis cuti tersebut termaktub di dalam UU KIA, disamping UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Bagaimana aturan selengkapnya?
3. Dari Mana Asal Gaji Kepala Desa?
Kepala desa digaji dari alokasi dana desa (ADD) yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Namun, jika ADD tidak cukup, maka gaji kepala desa dan perangkatnya bisa dipenuhi dari sumber lain APB Desa selain ADD. Lantas, berapa gaji kepala desa menurut aturan?
4. Jika Dilarang Bertemu Anak oleh Pemegang Hak Asuh
Meskipun orang tua telah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan pendidikan dan perawatan yang layak baik dari bapak maupun ibunya. Sehingga, melarang anak untuk bertemu salah satu orang tuanya adalah tindakan yang melanggar hukum. Lantas, apa yang dapat dilakukan ketika dilarang bertemu anak kandung oleh pemegang hak asuh?
5. Sahkah Cerai Secara Agama Tanpa Sidang Pengadilan?
Cerai yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pasangan suami istri misalnya melalui surat pernyataan atau cerai secara agama tidak diakui oleh hukum negara alias tidak sah. Apa dasar hukumnya?
















