Dari 8 Penggolongan Hukum di Indonesia Hingga Penggolongan Narkotika Terbaru
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Dari 8 Penggolongan Hukum di Indonesia Hingga Penggolongan Narkotika Terbaru

Sanksi bagi mediator yang tidak memberikan anjuran tertulis hingga langkah hukum jika ditipu biro perjalanan haji dan umroh turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Dari 8 Penggolongan Hukum di Indonesia Hingga Penggolongan Narkotika Terbaru
Hukumonline

Artikel tanya-jawab yang memuat ragam informasi hukum dan dibuat berdasarkan riset hukum berkualitas serta mendalam senantiasa Klinik Hukumonline berikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.

Selain berupa artikel, kami juga mengemas ragam obrolan hukum dalam sebuah podcast berjudul Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia. Agar tak bosan membaca artikel yang panjang, berbagai infografis dan video YouTube juga diproduksi oleh tim Klinik Hukumonline.

Dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari 8 penggolongan hukum di indonesia hingga penggolongan narkotika terbaru. Yuk kita baca satu per satu biar semakin #MelekHukum!

  1. 8 Penggolongan Hukum di Indonesia

Mahasiswa hukum wajib paham soal pembagian macam-macam hukum. Hukum dibagi menurut beberapa hal seperti menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, cara mempertahankan, sifatnya, wujudnya, dan isinya. Bagaimana penjelasan lengkapnya?

  1. Sanksi bagi Mediator yang Tidak Memberikan Anjuran Tertulis

Mediator dalam kasus perselisihan hubungan industrial wajib mengeluarkan anjuran tertulis berupa risalah penyelesaian melalui mediasi. Namun, bagaimana jika mediator tak kunjung memberikan anjuran tertulis kepada salah satu pihak yang berselisih?

  1. Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia

Secara teori, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa saja tugas dan wewenang dari masing-masing cabang?

  1. Begini Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) dalam menjalankan usahanya mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Apa dasar hukumnya?

Tags:

Berita Terkait