Dari Pangkat TNI Hingga Ketentuan Mengenai DPR yang Rapat di Hotel
Terbaru

Dari Pangkat TNI Hingga Ketentuan Mengenai DPR yang Rapat di Hotel

Dibahas pula Sanksi STNK Mati, Hak-Hak Kreditur dalam Kepailitan, hingga Larangan Mengambil Foto dan Video di Rumah Sakit.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.

Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari pangkat TNI hingga ketentuan mengenai DPR yang rapat di hotel, selengkapnya:

1. Urutan Pangkat TNI dari Terendah Sampai Tertinggi
Prajurit Tentara Negara Indonesia (“TNI”) diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. Prajurit berdasarkan pangkatnya dapat dikelompokkan menjadi golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama. Terkait dengan urutan pangkat TNI dapat merujuk pada ketentuan Pasal 24 PP 39/2010. Lantas, apa saja urutan pangkat TNI dari terendah sampai tertinggi?

2. Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi
Pemilik kendaraan bermotor dengan STNK mati atau ketika masa berlaku STNK habis dan tidak diperpanjang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan bermotor dengan STNK mati bisa dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan. Jika dikendarai di jalan, pemilik kendaraan tersebut dapat dikenai denda hingga penyitaan kendaraan bermotor. Apa dasar hukumnya?

3. Apa Saja Hak-Hak Kreditur dalam Kepailitan?
Dalam proses kepailitan, kreditur memiliki hak untuk mengajukan klaim tagihan yang telah jatuh tempo, menghadiri dan memiliki hak suara dalam rapat kreditur, mendapatkan informasi tentang perkembangan proses kepailitan, serta menerima pembayaran sesuai dengan kedudukan dan jumlah tagihan. Temukan jawaban YAR Law Firm selengkapnya di sini.

4. Bolehkah Polisi Menilang karena STNK Mati?
Setiap tahunnya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”) harus disahkan oleh polisi. Pengesahan tersebut hanya bisa dilakukan jika pemilik kendaraan sudah melakukan segala kewajibannya termasuk membayar pajak kendaraan. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengesahkan STNK tahunan wajib melunasi pajaknya terlebih dahulu. Jika STNK tidak dilakukan pengesahan alias STNK mati, polisi berwenang untuk menilang. Temukan dasar hukumnya di sini.

5. Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia
Bank Indonesia menyatakan bahwa bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan UU Mata Uang. Selain itu, Bank Indonesia juga melarang penyedia jasa pembayaran untuk menerima, melakukan pemrosesan, dan mengaitkan virtual currency (termasuk bitcoin) dengan transaksi pembayaran. Meski demikian, bitcoin sebagai cryptocurrency diakui sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui Pedagang Fisik Aset Kripto. Simak penjelasan selengkapnya di sini.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info