Dari Syarat Uang Pisah Resign Hingga Kriteria Gratifikasi yang Dilarang
Terbaru

Dari Syarat Uang Pisah Resign Hingga Kriteria Gratifikasi yang Dilarang

Diulas pula Perkara PMK Melalui Arbitrase hingga Resign Saat Masa Ikatan Dinas.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.

Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari syarat mendapat uang pisah saat resign hingga kriteria gratifikasi yang dilarang, selengkapnya:

  1. Dasar Hukum dan Syarat Mendapatkan Uang Pisah saat Resign

Meski tidak memperoleh uang pesangon, karyawan yang resign atau mengundurkan diri secara sukarela berhak mendapatkan uang pisah dari perusahaan. Namun, karyawan yang bersangkutan harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

  1. Dapatkah Perkara PMH Diselesaikan Melalui Arbitrase?

Perkara perbuatan melawan hukum (PMH) umumnya diselesaikan melalui jalur mediasi dan digugat ke pengadilan. Namun, terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan PMH, yaitu melalui arbitrase. Bagaimana syarat dan ketentuan penyelesaian perkara PMH via arbitrase?

  1. Sanksi Mengotak-atik Alat Pembatas dan Pengukur PLN

Meteran listrik adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik. Oleh karena itu, baik pelanggan maupun orang lain dilarang mengotak-atik meteran listrik demi menjaga keamanan instalasi tenaga listrik. Lalu, apa sanksinya jika hal tersebut dilanggar?

  1. Bisakah Gugat Harta Gono-Gini Setelah Ada Akta Notaris?

Meski telah ada perjanjian tentang pembagian harta gono-gini yang dituangkan dalam akta notaris, namun para pihak tetap memiliki peluang untuk menggugatnya ke pengadilan. Hal ini dimungkinkan jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah.

  1. Korupsi Dana Bencana Bisa Dipidana Mati?

Tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa bencana dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku. Namun, penjatuhan pidana mati tetap harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info