Dalam permohonan praperadilannya, Elza yang diwakili oleh kuasa hukum Ferry Amahorseya sama sekali tidak menyebutkan kesalahan prosedur apa yang dilakukan termohon ketika melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Elza. Kecuali, menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan termohon sarat dengan kekuasaan.
Saksi ahli
Seusai mendengarkan pembacaan permohonan praperadilan serta jawaban atas permonan dari kedua belah pihak, Ferry menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atas jawaban termohon. "Kami akan langsung saja mengajukan beberapa bukti-bukti serta saksi ahli pidana dalam persidangan praperadilan ini," papar Fery.
Rencanannya menurut Fery, pihaknya akan mengajukan seorang saksi ahli pidana, yaitu pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Ditanya apakah yang dimaksud adalah Prof. Loebby Loqman, Fery mengiyakan. Pihaknya memang akan mengajukan Loebby sebagai saksi ahli nanti di persidangan.
Lebih jauh Fery menjelaskan, nantinya Loeby akan ditanya mengenai hubungan antara Pasal 242 KUHAP dengan Pasal 174 KUHAP. Karena berdasarkan pasal tersebut, seharusnya hanya ketua majelis hakim yang mempunyai kewenangan menyatakan bahwa saksi tersebut telah memberikan sumpah palsu.
Sementara Pasal 77 KUHAP sendiri mengatur, praperadilan hanya terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sementara apa yang akan dibuktikan Elza adalah adanya kesalahan awal penyidikan yang dilakukan Polisi. Sehingga mungkinkah hakim menilai ini bagian kompentensi praperadilan.
