Selain berfungsi memenuhi hak untuk tahu dan hak atas informasi, pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Profesor Miriam Budiardjo pernah menyatakan, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Pasal 2 UU Pers menyatakan bahwa pers bertugas mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat (individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu negara.
Peran pers menjelang Pemilu 2019 ini sangat penting. Bukan tak mungkin, di tengah tidak menariknya suasana pemilihan umum mendatang orang akan menjadi apatis dan tak memiliki harapan lagi kepada pemimpin manapun yang bakal terpilih jadi presiden mendatang. Koran, radio dan televisi akan marak memberitakan jalannya kampanye presiden, eksempar dan rating mungkin akan meninggi, iklan kampanye akan memperkaya perusahan media; namun pada hari-H pencoblosan orang akan di hadapkan pada suasana hati yang kosong melompong. Bersikap tidak peduli dan lebih suka berkata, “terserah”. Jangan kaget, dari berbagai pemilu yang ada data menunjukkan adanya trend peningkatan kelompok “Golput” yaitu orang-orang yang memilih untuk tidak memilih.
Bagaimana pers menghadapi persoalan ini. Sejumlah wartawan jelas menghadapi berbagai persoalan eksistensi diri akibat beberapa pemilik media menjadi pemimpin partai dan malah beberapa di antaranya akan ikut mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Situasi seperti ini akan bertambah runyam dengan munculnya fenomena “moghul”isme media saat ini. Di beberapa grup media malah para wartawan diimbau oleh pemiliknya untuk ikut menjadi caleg dari partai yang dipimpin atau didukungnya atau pun sekadar masuk menjadi anggota tim sukses dan tim pemenangan Pemilu. Hal ini adalah persoalan yang serius.
Wartawan dan media semestinya dapat berperan dalam mengembangkan partisipasi publik dalam Pemilu 2019. Bukannya malah ikut berebut suara publik untuk mendukung perolehan kursi bagi diri sendiri atau orientasi politik pemilik media tempat ia bekerja.
Wartawan semestinya bisa ikut mendidik warganegara pemilih tentang bagaimana menggunakan hak-hak demokrasinya, mengangkat suara pemilih tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan, memberitakan perkembangan kampanye Pemilu, menyediakan informasi menyangkut platform bagi partai politik dan kandidat sekaligus rekam jejaknya, memberi kesempatan kepada setiap partai politik untuk berdebat satu sama lain, dan memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya. Serta mengawasi, meneliti, dan mengevaluasi secara cermat apakah proses Pemilu yang terjadi telah berlangsung sesuai prinsip fairness dan jujur.
Pertumbuhan media yang ada saat ini sungguh mencengangkan. Kemungkinan hal ini terkait dengan media sebagai peluang bisnis baru. Ada banyak pengusaha tergiur untuk mendirikan perusahaan pers dan merekrut wartawan-wartawan dari berbagai media untuk menjadi pemimpin redaksi di perusahaan pers baru mereka dengan gaji yang lumayan menggiurkan. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadinya adalah para wartawan bodrex untuk ikut mendirikan media sebagai peluang bisnis.
