Suhadi mengatakan MA adalah lembaga peradilan tertinggi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan baik bersifat teknis maupun nonteknis. “Jika memang hakim tersebut didemosi berarti ada kekeliruan yang melampaui batas kewenangannya menangani perkara praperadilan itu,” ujarnya.
Menurutnya, putusan praperadilan yang telah diputus Effendi Mukhtar tetap sah dan mengikat. “Sekarang putusan itu mau dilaksanakan atau tidak, tergantung pihak terkait (KPK),” kata dia.
Putusan tidak bisa diintervensi
Sementara Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai promosi, mutasi ataupun demosi hakim merupakan wewenang MA. Namun, dalam hal menyangkut substansi putusan hakim sepatutnya tidak dapat diintervensi siapapun sebagai wujud (asas) independensi lembaga peradilan.
Dalam konteks kasus ini, dia menilai pelaksanaan independensi ini seolah dimaknai independensi akuntabilitas yang dipahami sebagai independensi yang dibatasi oleh atasan. Padahal, asas independensi peradilan tidak bisa dilanggar karena putusannya. Yang terpenting, kata Farid, harus dipastikan setiap demosi bukan karena intervensi atau pengaruh pihak-pihak lain.
Menurutnya, kebijakan promosi, mutasi, atau demosi hakim harus memiliki standar atau ukuran obyektif dan pendekatan profesional. Penting dipahami pula kebijakan ini dapat dijelaskan sebagai proses sesuai aturan yang berlaku di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya. “Jadi, segala sesuatunya dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan sesuai indikator yang ada dan sesuai kebutuhan internal lembaga peradilan.”
Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Arsil menilai tindakan MA yang mendemosi Effendi yang dianggap melanggar hukum acara praperadilan telah melanggar independensi hakim dalam memutus perkara. Baginya, hakim tidak bisa dijatuhi sanksi karena putusan yang dibuatnya. “Keputusan demosi MA itu terkait putusan badan peradilan terkesan memberi pemahaman kepada pihak terkait (KPK) atau masyarakat lain untuk tidak mentaati putusan,” kata Arsil.
Menurutnya, setiap putusan hakim hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi (upaya hukum). “Putusan apapun, baik putusan pejabat pemerintahan ataupun putusan pengadilan harus dianggap sah dan diikuti sampai ada putusan sebaliknya oleh lembaga yang berwenang,” ujarnya.
