Demosi Hakim Praperadilan Boediono, Ancaman Independensi Peradilan?
Utama

Demosi Hakim Praperadilan Boediono, Ancaman Independensi Peradilan?

Karena putusan praperadilan Boediono mengandung pertentangan antara pelanggaran hukum acara (kepastian) dan menemukan nilai keadilan masyarakat.

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Gedung MA. Foto: RES
Gedung MA. Foto: RES

Dalam sepekan terakhir ini, Hakim Effendi Mukhtar menjadi sorotan terkait putusan praperadilan yang memerintahkan KPK menetapkan Boediono dkk sebagai tersangka di kasus dugaan korupi dana talangan Bank Century. Sebab, tak lama setelah memutus permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ini, Effendi didemosi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ke Pengadilan Negeri Jambi (PN Jambi). 

 

Keputusan demosi itu, berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung (MA) yang dimuat di website MA pada Selasa (24/4). Intinya, MA "membuang" Effendi dari PN Jaksel ke PN Jambi. Bila ditelisik kelas PN Jaksel merupakan pengadilan Kelas IA Khusus. Sedangkan kelas PN Jambi merupakan Kelas IA. Kata lain, perpindahan hakim Effendi ke PN Jambi dianggap sebagai “hukuman”.   

 

Menanggapi hal ini, Ketua MA M. Hatta Ali menganggap saat memutus permohonan praperadilan MAKI, Effendi dianggap bersalah karena telah melampaui batas kewenangan. “Kami menganggap ia melakukan perbuatan unprofessional conduct (bersikap tidak profesional). Memang ini teknis (judisial), tapi ia telah salah menerapkan (hukum acara). Karena itu, kami demosi ke PN Jambi,” kata Hatta usai acara pemilihan Wakil Ketua MA Non Yudisial di Gedung MA, Kamis (26/4/2018).

 

Hatta menilai seharusnya Effendi tidak mengeluarkan putusan yang memerintahkan seseorang menjadi tersangka, tetapi boleh mengeluarkan putusan melanjutkan perkara dugaan korupsi dana talangan Bank Century ini. “Itulah kesalahannya, semestinya kalau hanya sekedar memerintahkan untuk melanjutkan itu oke-oke saja. Tetapi putusannya jangan menyatakan tersangka. Sebab, itu kewenangan penuntut umum. Kan ada istilah dominus litis (kewenangan mutlak) yang dimiliki jaksa," kata dia. (Baca Juga: Perintah Penetapan Tersangka Lampaui Kewenangan Hakim Praperadilan)

 

Meski begitu, kata Hatta, putusan praperadilan Boediono tetap bisa dilaksanakan, kecuali amar perintah penetapan tersangkanya karena sebenarnya putusan praperadilan tidak memeriksa materi pokok perkara. “Tidak bisa KPK ikut (putusan) begitu saja. Dia harus lihat buktinya cukup atau enggak. Tapi yang penting supaya melanjutkan karena perkara ini sudah 7 tahun tidak ada perkembangan. Itu boleh saja, tapi jangan tunjuk orang bilang sebagai tersangka,” tegasnya.

 

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK, tetapi apabila kurang bukti tidak mungkin mereka ditetapkan sebagai tersangka. Dia menambahkan kemungkinan Effendi merasa benar dengan putusannya. "Mungkin dia merasa benar. Tapi kita anggap itu salah dan itu dalam ranah pengawasan MA," katanya. 

 

Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Suhadi mengakui setiap putusan hakim memang harus ditaati dan dihormati dan MA tidak boleh melanggar independensi hakim dalam memutus perkara termasuk putusan praperadilan. “Meski, putusan hakim tidak bisa diintervensi, tetapi atasannya dapat menilai putusan tersebut,” kata Suhadi kepada Hukumonline.

 

Suhadi mengatakan MA adalah lembaga peradilan tertinggi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan baik bersifat teknis maupun nonteknis. “Jika memang hakim tersebut didemosi berarti ada kekeliruan yang melampaui batas kewenangannya menangani perkara praperadilan itu,” ujarnya.

 

Menurutnya, putusan praperadilan yang telah diputus Effendi Mukhtar tetap sah dan mengikat. “Sekarang putusan itu mau dilaksanakan atau tidak, tergantung pihak terkait (KPK),” kata dia.

 

Putusan tidak bisa diintervensi

Sementara Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai promosi, mutasi ataupun demosi hakim merupakan wewenang MA. Namun, dalam hal menyangkut substansi putusan hakim sepatutnya tidak dapat diintervensi siapapun sebagai wujud (asas) independensi lembaga peradilan.

 

Dalam konteks kasus ini, dia menilai pelaksanaan independensi ini seolah dimaknai independensi akuntabilitas yang dipahami sebagai independensi yang dibatasi oleh atasan. Padahal, asas independensi peradilan tidak bisa dilanggar karena putusannya. Yang terpenting, kata Farid, harus dipastikan setiap demosi bukan karena intervensi atau pengaruh pihak-pihak lain.

 

Menurutnya, kebijakan promosi, mutasi, atau demosi hakim harus memiliki standar atau ukuran obyektif dan pendekatan profesional. Penting dipahami pula kebijakan ini dapat dijelaskan sebagai proses sesuai aturan yang berlaku di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya. “Jadi, segala sesuatunya dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan sesuai indikator yang ada dan sesuai kebutuhan internal lembaga peradilan.”

 

Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Arsil menilai tindakan MA yang mendemosi Effendi yang dianggap melanggar hukum acara praperadilan telah melanggar independensi hakim dalam memutus perkara. Baginya, hakim tidak bisa dijatuhi sanksi karena putusan yang dibuatnya. “Keputusan demosi MA itu terkait putusan badan peradilan terkesan memberi pemahaman kepada pihak terkait (KPK) atau masyarakat lain untuk tidak mentaati putusan,” kata Arsil.

 

Menurutnya, setiap putusan hakim hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi (upaya hukum). “Putusan apapun, baik putusan pejabat pemerintahan ataupun putusan pengadilan harus dianggap sah dan diikuti sampai ada putusan sebaliknya oleh lembaga yang berwenang,” ujarnya.

 

Dia mengingatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam menangani perkara dapat melakukan penemuan hukum atau penafsiran hukum (terobosan) demi menggali nilai keadilan dalam masyarakat. Terlebih, ketika tidak ditemukan aturan hukum yang jelas atau bersifat terbatas.

 

“Kalau saat ini hakim mengeluarkan putusan dapat diberi sanksi atau skorsing, saya rasa tidak akan ada lagi hakim memberi inovasi, penemuan atau terobosan hukum dalam membuat putusan,” kata dia.

 

Karena itu, dia mendorong KPK untuk mengikuti putusan yang telah diputus Hakim Effendi Mukhtar sebagai putusan yang sah dan mengikat. “Bukan (ikut) keputusan demosi yang dijatuhkan MA terhadap hakim tersebut. Sebab, putusan hakim ini tidak dapat diintervensi siapapun termasuk lembaga yang menaunginya (MA).”

 

Sebagai informasi, Effendi merupakan hakim senior. Pria yang lahir di Sumatera Barat, 23 Mei 1962 itu kini berpangkat IV/d dengan masa kerja lebih dari 20 tahun. Effendi pun pernah menjadi hakim praperadilan yang diajukan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung. Dia menolak permohonan praperadilan Syafruddin. Dalam putusannya, Effendi menyatakan status tersangka Syafruddin atas dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI tetap sah.  

 

Sebelumnya, Selasa (10/4) lalu, Hakim Tunggal Effendy Muchtar memerintahkan KPK untuk melanjutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPK diminta melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan berdasarkan surat dakwaan atas nama Budi Mulya. Kalau KPK tidak bisa menangani kasus ini bisa ditangani Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info