Sepanjang tahun 2025, sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi mencuat dan menjadi perhatian publik. Kasus-kasus tersebut ditangani oleh aparat penegak hukum di berbagai sektor strategis, mulai dari energi, pembiayaan, hingga pendidikan, dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Penanganan perkara korupsi ini sekaligus mencerminkan dinamika penegakan hukum pidana korupsi serta tantangan pengawasan tata kelola keuangan negara. Berikut Hukumonline telah rangkum 5 kasus korupsi yang disorot sepanjang tahun 2025.
- Chromebook Kemendikbudristek
Pada 15 Juli 2025 Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,98 triliun.
Empat tersangka tersebut yakni Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar; Mulyatsyah, mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama; Ibrahim Arief, konsultan perorangan; serta Jurist Tan, mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp 9,3 triliun yang dilaksanakan pada periode 2020-2022 untuk jenjang pendidikan PAUD hingga SMA. Dalam pelaksanaannya, para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengarahkan spesifikasi pengadaan pada penggunaan Chrome OS.
Kejagung menilai pengaturan spesifikasi tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan riil satuan pendidikan, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Perangkat yang diadakan dinilai berkualitas rendah, tidak sesuai dengan kondisi geografis dan infrastruktur daerah, serta menyebabkan program pengadaan tidak tepat sasaran.
Kemudian, pada 4 September 2025, Mantan Menteri Kemendikbudristek, Nadiem Makarim ditetapkan menjadi tersangka pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 dan disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
