Lucas mengatakan, sulit bagi hakim Singapura untuk membuktikan adanya konspirasi dalam penjualan saham itu. Alasannya, kasus itu terjadi di Indonesia, sementara untuk membuktikan ada tidaknya konspirasi maka hakim Singapura tersebut harus melakukan uji kasus terlebih dahulu di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana dia bisa menguji sesuatu yang menggunakan hukum Indonesia? tuturnya.
Salah Prosedur, Bisa Pidana
Oleh karena itu, lanjut Lucas, wajar jika hakim tersebut menggunakan logika berpikir yang menyatakan penjualan saham itu salah prosedur. Dengan dalil salah prosedur itu juga, nantinya Lucas akan memperkarakan Deutsche Bank dan kawan-kawan di Indonesia. Di Indonesia, salah prosedur itu nuansanya bisa pidana. Menurutnya, salah prosedur itu mempunyai istilah beragam, mulai dari salah prosedur yang sifatnya tidak sesuai prosedur, tidak menggunakan prosedur yang berlaku atau menyimpang dari prosedur yang berlaku, sampai menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan Standard Operation Procedures (SOP).
Kalau ada penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan SOP, maka nuansanya akan luas. Tidak semata-mata akibat tertib administrasi di Indonesia, namun bisa jadi dugaan tindak pidana. Pasalnya mulai dari pasal karet dari 378, 372, 263, 264 dan 266 KUHP. Oleh karena itu, kita akan bawa kasus ini di Indonesia sebagai suatu kasus baru, papar pemilik Lucas SH & Partners ini.
Meski menganggap putusan itu memenangkan Beckkett, namun nyatanya Lucas mengaku belum puas dengan putusan itu. Bagaimana bisa puas? Toh barang guwe diambil begitu saja, tukasnya.
Padahal menurutnya, Beckkett di Indonesia jelas-jelas telah dimenangkan oleh hakim. Kemenangan itu dibuktikan mulai dari Penetapan PT Jakarta yang membatalkan penetapan PN Jakarta Selatan, sampai keluarnya surat Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan PT Jakarta tersebut.
