Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak pemerintah merevisi aturan mengenai harga jual Bahan Bakar Gas (BBG). Harga jualnya yang saat ini tidak seragam mempersulit perluasan pemakaian BBG. Keluhan, terutama dari sektor transportasi sudah sering bermunculan.
Saat ini, aturan mengenai harga jual BBG berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.
Tetapi, kedua aturan tersebut ternyata hanya panduan secara normatif. Baik PP maupun Permen itu mengatur penetapan kebijakan harga BBG dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat terutama usaha kecil. Risikonya, penjual dapat menetapkan harga jual yang berbeda sesuai kondisi masing-masing.
Akibatnya, menurut DEN, minat masyarakat untuk mengkonsumsi BBG anjlok. Padahal, pemerintah sesuai arahan dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, menginginkan peningkatan pemakaian BBG lebih dari 30 persen.
Sejauh ini, upaya menyeragamkan berjalan baik. “DEN rapat intensif dengan pemerintah, Pertamina, dan pihak terkait lainnya. Kita sudah sepakat dengan satu harga,” ujar Herman Agustiawan, Anggota Dewan Energi Nasional, usai Sidang Anggota Ke-6 DEN di Jakarta, Kamis (4/11).
Dalam beberapa rapat yang dilakukan, ungkap Herman, DEN menilai bahwa penentuan harga seragam perlu dilakukan dengan cermat. Hal ini agar skema harga seragam itu bisa mengakomodir semua variasi harga yang ada. “Saat ini paling tidak harganya berbeda di Palembang, Jakarta, dan Surabaya,” katanya.
Meski demikian, Herman menegaskan bahwa penyeragaman harga tidak harus melingkupi seluruh wilayah Indonesia. Ada dua indikator yang ditawarkan DEN. Pertama, penyeragaman berdasarkan region (wilayah). Artinya harga jual diseragamkan di wilayah Indonesia Barat, Tengah, Timur. “Ini melihat kemampuan dan ketersediaan infrastruktur wilayah,” jelasnya.
Cara lain, penyeragaman dilakukan berdasarkan keekonomian masing-masing wilayah. Keekonomian, menurut PP 5/2006, adalah biaya produksi per unit gas termasuk biaya lingkungan ditambah biaya margin.
DEN menyarankan penentuan berdasarkan keekonomian ini disesuaikan dengan harga BBG ekspor/internasional. Sebab, Indonesia masih terikat pada impor BBG dalam beberapa tahun ke depan. “Ini juga harus memperhatikan harga internasional,” katanya.
Herman mengakui harga BBG intenasional masih sangat tinggi untuk sebagian besar masyarakat baik di sektor industri maupun transportasi. Karena itu, Herman juga meminta Pemerintah ikut menanggung biaya jual BBG. “Saya tidak tahu ini bisa disebut subsidi atau tidak. Terpenting, pemerintah tidak lepas tangan dalam harga BBG ini,” ujarnya.
Herman mengatakan, DEN telah menghitung kemungkinan pemberian subsidi BBG. Hasilnya, subsidi BBG ternyata jauh lebih menguntungkan daripada subsidi Bahan Bakar Minyak. Bahkan, dari sisi penerimaan devisa negara juga lebih baik. “Kami punya tabel perhitungan ini semua. Usulan pemberian subsidi ini sudah diajukan ke pemerintah,” urainya.
Menurut Herman, pengaturan ini bisa dilakukan melalui Permen ESDM. Ia berharap, Permen yang dikeluarkan nanti mengatur secara lengkap mengenai pemanfaatan BBG di Indonesia. “Ya kita harapkan Peraturan Menteri itu selain mengatur harga, juga mengatur jumlah pasokan wilayah, kepastian pasokan, dan lainnya,” ujarnya.
Permen yang baru ini, ujarnya, diharapkan bisa lebih memperjelas pengaturan mengenai alokasi BBG dalam Permen No.3/2010.
Namun, Herman mengakui pemberian subsidi ini juga perlu diberi batasan waktu. Sebab, anggaran negara yang dialokasikan untuk BBG juga diperlukan untuk pembangunan lainnya. “Tentu tidak boleh terlalu lama juga. Mungkin setahun atau dua tahun,” tandasnya.
Herman menilai, pemberian subsidi selama satu atau dua tahun sudah cukup untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. BBG bersubsidi akan mendorong perkembangan industri sehingga lapangan kerja semakin luas. Dengan demikian, daya beli masyarakat terhadap BBG sesuai harga internasional bisa diwujudkan. “Pada saat itulah kita kembali pada BBG yang tidak disubsidi,” katanya.
Selain itu, DEN dalam Siidang Ke-6 itu merekomendasikan pemerintah menetapkan kebijakan pemanfaatan BBG di sektor transportasi. DEN meminta Presiden menetapkan Peraturan Presiden mengenai rencana induk pemanfaatan BBG Nasional untuk sektor transportasi. Juga, mendorong pewajiban memakai BBG bagi kendaraan umum terutama di kota-kota besar.
Kemudian, DEN menyarankan adanya insentif fiskal dan kemudahan pajak pada BUMN/D dan swasta untuk membangun sarana dan prasarana BBG.
Beberapa waktu lalu, pengelola Transjakarta sudah mengeluhkan ketidakseragaman harga BBG untuk sektor transportasi. Menurut Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta, Daryati Asrining Rini, bus Transjakarta mendapatkan suplai BBG dari dua distributor yaitu PT Pertamina dan PGN.
Rini menjelaskan, harga dari dua distributor itu berbeda. Pertamina mematok harga sebesar Rp2.565/LSP. Sementara, PGN mematok harga Rp3.600/LSP. Bedanya lagi, Pertamina tidak menentukan kuota pembelian gas sementara PGN memiliki metode kuota yang cukup unik. Pembelian gas diberikan kuota selama 20 hari kerja. Jika melebihi kuota, harga akan dinaikkan tiga ratus persen dari harga jual per LSP tersebut.
Karena itu, ujar Rini, seluruh armada bus Transjakarta saat ini hanya mengandalkan dua stasiun pengisian BBG milik Pertamina. Sementara, SPBG milik PGN tidak digunakan sama sekali. “Padahal, kedua stasiun itu hanya SPBG kecil sehingga armada sering harus antri,” keluhnya.
