Dewan Pengupahan Daerah Perlu Diperkuat
Berita

Dewan Pengupahan Daerah Perlu Diperkuat

Agar bekerja secara independen dan objektif sesuai kewenangannya.

ADY
Bacaan 2 Menit

Sebelumnya, Menakertrans, Muhaimin Iskandar, mengimbau kepada Pemda untuk menambah anggaran bagi dewan pengupahan. Tambahan itu dapat diambil dari APBD. Lewat penambahan anggaran itu Muhaimin berharap dapat memperkuat kinerja dewan pengupahan dalam rangka persiapan menjelang pembahasan UMP 2014. Usulan tambahan anggaran itu menurutnya merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan dewan pengupahan se-Indonesia beberapa waktu lalu.

“Salah satu hasil dari pertemuan forum dewan pengupahan daerah adalah penguatan dewan pengupahan melalui penambahan anggaran daerah bagi dewan pengupahan. Ini harus menjadi perhatian penting bagi pimpinan pemda, “ kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, pembahasan untuk menetapkan upah minimum harus dipersiapankan dengan matang. Oleh karena itu, Pemda dituntut serius memperkuat kelembagaan Dewan Pengupahan di wilayahnya. Soal keanggotaan dewan pengupahan yang terlibat dalam pembahasan upah minimum, Muhaimin menekankan agar memperhatikan keterwakilan keanggotaan unsur pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha. Baginya para perwakilan itu merepresentasikan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha setempat.

Kemenakertrans mencatat di 33 provinsi sudah dibentuk dewan pengupahan. Sedangkan dari 492 kabupaten/kota, hanya 229 daerah yang memiliki dewan pengupahan.

Sedangkan anggota dewan pengupahan DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono, mengatakan untuk dewan pengupahan di DKI Jakarta persoalannya bukan terkait minimnya anggaran dari APBD. Sebab, anggaran yang dialokasikan APBD untuk dewan pengupahan untuk setahun jumlahnya mencapai Rp.1 miliar. Namun, masalah anggaran untuk dewan pengupahan DKI Jakarta lebih kepada absennya transparansi penggunaan dana tersebut. Sehingga, anggota dewan pengupahan khususnya dari unsur pekerja tidak mengetahui untuk kegiatan apa saja anggaran itu dialokasikan.

Merujuk kondisi itu Dedi berpendapat yang harus dibenahi adalah mekanisme rapat dan agenda dewan pengupahan. Pasalnya, selama ini kegiatan dewan pengupahan DKI Jakarta hanya sekedar rapat untuk memutuskan besaran komponen KHL. Mestinya, dewan pengupahan melakukan kegiatan ataupun kerja-kerja yang lebih dari itu. Misalnya, bersama pengawas ketenagakerjaan memantau pelaksanaan upah minimum di setiap perusahaan. “Dewan pengupahan punya tanggungjawab untuk memastikan UMP itu dijalankan apa tidak di perusahaan-perusahaan,” tegas Dedi.

Selain itu, Dedi mengatakan dewan pengupahan perlu berdiskusi dengan pakar ekonomi dan BPS serta pihak lain yang berkompeten sebelum menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan UMP. Hal itu perlu dilakukan karena dewan pengupahan harus mengetahui beragam pandangan dari para pihakS untuk memahami kondisi perekonomian yang berkembang saat ini. “Sekaligus mensosialisasikannya kepada para pekerja lewat serikat pekerja,” tukasnya.

Dengan melakukan kerja-kerja yang nyata Dedi mengatakan anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp1 miliar untuk dewan pengupahan DKI Jakarta dapat dimaksimalkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Dedi mengaku anggota dewan pengupahan tidak berpangku tangan dan selalu mendorong Pemda, khususnya Disnakertrans DKI Jakarta untuk transparan dalam mengelola anggaran. Mengingat absennya transparansi atas dana tersebut dan penggunaannya, Dedi mengatakan ada serikat pekerja yang berencana melaporkannya ke KPK.

Dedi menjelaskan dari anggaran sebesar Rp1 miliar itu, anggota dewan pengupahan DKI Jakarta hanya diberi ongkos transport setiap bulan sebesar Rp950 ribu. Tentu saja uang bulanan tersebut ditujukan kepada anggota dewan pengupahan untuk biaya operasional melaksanakan kerja-kerjanya. Jika dibandingkan dengan biaya operasional yang diterima anggota dewan pengupahan di daerah lain, DKI Jakarta tergolong lebih rendah.

Misalnya, dewan pengupahan di Jambi, uang transport setiap bulan yang mereka terima setara dengan UMP. Padahal, anggaran yang dialokasikan Pemda Jambi untuk dewan pengupahan lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta. Oleh karenanya sebagaimana Timboel, Dedi menyebut minimnya anggaran yang dikucurkan dapat mempengaruhi independensi anggota dewan pengupahan dalam merumuskan besaran KHL. Selaras dengan itu Dedi mengimbau kepada masyarakat, khususnya serikat pekerja untuk mengawal dengan ketat pembahasan yang dilakukan dewan pengupahan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info