Dewan Pers: Ada Pola Sistematis Kemerdekaan Pers Dikurangi
Terbaru

Dewan Pers: Ada Pola Sistematis Kemerdekaan Pers Dikurangi

Secara resmi Dewan Pers bersama 11 konstituen yang terdiri dari 4 asosiasi jurnalis dan 7 asosiasi perusahaan pers menolak RUU Penyiaran.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

“Sikap Dewan Pers tak sekedar menolak, tapi melihat ada pola sistematis yang membuat kemerdekaan pers untuk dicabut dan dikurangi,” ujarnya.

Mantan Komisioner Komnas Perempuan itu menyoroti proses pembahasan draf RUU Penyiaran tidak melibatkan publik secara bermakna. Padahal MK dalam putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 menekankan hal tersebut perlu dilakukan dalam pembentukan kebijakan. Masyarakat, utamanya pemangku kepentingan seperti insan pers berhak didengar pendapatnya. Jika pendapatnya tidak diterima, masyarakat harus mengetahui apa alasannya.

“Pertanyaannya kenapa komunitas pers tidak dilibatkan untuk didengar pendapatnya? Padahal UU Penyiaran dan UU Pers saling berkaitan, terutama tentang kegiatan jurnalistik,” tegasnya.

Ketentuan yang diatur dalam RUU Penyiaran menurut Ninik mencoba untuk mengambil alih kewenangan yang ada di UU 40/1999. Bahkan ada juga yang mencampur antara kewenangan antara kedua UU itu. Padahal keduanya jelas beda karena UU Pers sifatnya lebih pada etik, sehingga tidak ada sanksi, tapi memberikan hak jawab, dan koreksi.

Oleh karenanya sengketa pers tidak ditangani langsung aparat kepolisian, tapi melalui Dewan Pers lebih dulu. Ketika objek sengketa itu karya jurnalistik, penanganan dilakukan Dewan Pers. “Ini untuk menjaga hakikat kebebasan pers. Maka tidak ada pembredelan terhadap pers,” paparnya.

Jurnalis senior, Bambang Harymurti, menekankan RUU Penyiaran ini patut diwaspadai insan pers karena ada upaya penyelundupan Pasal yang tujuannya membatasi kebebasan pers sebagaimana diatur UU 40/1999. UU Penyiaran tujuannya hanya memberi batasan terhadap frekuensi publik yang digunakan radio dan tv di era analog.

Tapi sekarang di era digital pembatasan itu tidak relevan lagi sehingga harus diberi kelonggaran. Secara logis hal itu tidak ada kaitannya dengan memperketat karya jurnalistik yang disiarkan. Kemerdekaan pers harus dijamin karena informasi yang dihasilkan dari karya jurnalistik sangat penting bagi publik. Bahkan bagi pembuat kebijakan agar tidak mendapat informasi yang salah.

“Kemerdekaan pers itu agar masyarakat di era demokrasi akses informasi kepada masyarakat bisa diberikan seluasnya, jadi memperkecil mesyarakat mendapat infomrasi yang keliru,” imbuhnya.

RUU Penyiaran menunjukkan ada pihak yang ingin mengebiri kebebasan pers di Indonesia. Bambang menilai hal itu lebih bahaya ketimbang kudeta militer sebab tidak bisa terlihat. Berbeda dengan kudeta militer yang dapat diketahui semua orang. “Draf (RUU Penyiaran) yang sekarang beredar ini arahnya buruk,” urainya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info