Menyoal Larangan Penayangan Ekslusif Karya Jurnalistik dalam RUU Penyiaran
Utama

Menyoal Larangan Penayangan Ekslusif Karya Jurnalistik dalam RUU Penyiaran

RUU masih berstatus diharmonisasi di Baleg. Diakui masih terdapat banyak pasal yang menuai kritik dan DPR membuka diri menerima masukan dari masyarakat.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Meski sudah melewati waktu panjang, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran belum juga rampung. Sejumlah pasal masih menuai perdebatan antara DPR dan pemerintah. Keberadaan RUU Penyiaran beririsan langsung dengan kerja-kerja jurnalistik. Salah satu pasal yang menarik perhatian pekerja media soal larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik.

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa menilai sejumlah materi dalam draf RUU Penyiaran menciderai kebebasan pers dan membahayakan demokrasi. Organisasi perusahaan pers yang dipimpinnya mengingatkan kemerdekaan pers dan hak masyarakat mendapatkan informasi dijamin oleh konstitusi.

Menurutnya salah satu yang menjadi sorotan publik dalam draf RUU Penyiaran adalah Pasal 50B ayat (2) huruf c yang menyebutkan, “Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai: …c. penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;”.

Baginya, rumusan norma Pasal 50B ayat (2) huruf c bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Baca juga:

Tak hanya itu, Pasal 50B ayat (2) huruf c pun bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan, “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran”. Baginya, sepanjang karya jurnalistik memegang prinsip kode etik dan berdasarkan fakta serta data yang benar

“Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigasi disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio serta media digital mereka,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (15/4/2024).

Tags:

Berita Terkait