Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di Bogor, Jawa Barat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lokasi tersebut.Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang diamankan dari OTT ini mencapai Rp106,3 miliar.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola PT Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian dari tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan ahli waris pemilik sebelumnya yang mengklaim memegang SHM.
Para ahli waris tersebut kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung atas penerbitan sembilan SHGB Summarecon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor sebagai pihak tergugat.
Baca Juga:
Merespons gugatan itu, Kantah Bogor mengundang para ahli waris untuk mediasi. Ahli waris lantas mengajukan pemblokiran atas SHGB Summarecon sekaligus mencabut gugatan mereka di PTUN Bandung.
Di sisi lain, Yaser Alfarisi (YA) selaku perantara pihak Summarecon dan Erwin (ERW) selaku pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, meminta Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB tersebut. Namun, SON menolak permintaan itu sebelum menerima arahan langsung dari atasannya.
Selanjutnya, Yaser bersama Rizal Pahlevi (pihak swasta/perantara Summarecon) mendekati Erwin agar mau membantu membujuk SON membuka blokir serta memproses pemecahan sertifikat HGB tersebut.
Pada awal Agustus 2026, dari hasil komunikasi antara Yaser dan Rizal Pahlevi, diperoleh informasi bahwa SON melalui ERW meminta imbalan (fee) dengan kode "dua" yang diduga bernilai Rp2 miliar untuk membuka blokir atau menerbitkan sertifikat tanah Summarecon. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena masih harus membagi fee broker ke sejumlah pihak lain.
"Selanjutnya, pada 27 Agustus 2026, Adrianto Pitojo Adi (ADRI) selaku Direktur Utama Summarecon melalui YA dan LEV diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada ERW. Dari uang tersebut, ERW lalu menyerahkan Rp200 juta kepada SON di sebuah kafe di Jakarta Selatan sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon," terang Taufik.
Selain penerimaan terkait pengurusan HGB Summarecon, oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga diduga menerima gratifikasi lain terkait mutasi-promosi jabatan serta pelayanan pertanahan lainnya.
Salah satunya terkait pengurusan HGB tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan (BPA). PT BPA diduga memberikan "uang pengurusan" kepada ERW sebesar Rp2,1 miliar. Dari jumlah tersebut, ERW kemudian menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
