Gawatnya, oleh Muhammad Indra, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Dewi dicap sebagai orang asing yang bekerja secara ilegal di Indonesia. Tampaknya, itulah alasan utama pendeportasian Dewi.
Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Ditjen Imigrasi, Dewi telah bekerja sebagai presenter Clear Top 10 di RCTI sejak Juni 1999. Padahal, menurut pengakuan Dewi, dirinya mendapat visa kunjungan sosial budaya pada 10 Maret 2000 dan visa kunjungan usaha pada 17 Juli 2000.
Masalah izin kunjungan ini menjadi krusial dalam hal penentuan jangka waktu yang diperbolehkan bagi Dewi untuk tinggal di Indonesia. Jika memang benar Dewi telah bekerja sebagai presenter sejak Juni 1999, dirinya memang patut disebut sebagai pekerja asing illegal mengingat izin kunjungan tersebut baru diperoleh pada bulan Maret 2000.
Selain itu, paspor Dewi masuk ke Indonesia adalah dengan fasilitas bebas visa kunjungan singkat (BVKS) tertanggal 12 Oktober 2000. Dengan visa semacam itu, Dewi tidak diperkenankan bekerja di Indonesia.
Izin keimigrasian
Dalam UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian Pasal 24 ayat (1), ada empat macam izin keimigrasian yang dapat diberikan pada orang asing: izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.
Izin singgah diberikan pada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Sementara itu, izin kunjungan diberikan pada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Sementara izin tinggal terbatas diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
Semua izin tersebut berlaku untuk jangka waktu tertentu kecuali izin tinggal tetap. Izin yang tersebut terakhir ini diberikan pada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia. Izin yang diperoleh Dewi termasuk dalam kategori izin kunjungan.
Memberi kerja pada orang asing
Ada sisi menarik lain dari kasus Dewi Sandra ini yang layak diselidiki oleh pihak yang berwenang. Dalam Pasal 154 UU No. 9/1992 meletakkan tanggung jawab secara pidana pada siapapun yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan, pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga, salah satunya; berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp 25 juta.
Dengan demikian, ada kemungkinan pihak produser Clear Top Ten ikut bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Pasal 54 itu dalam kasus Dewi Sandra itu. Seharusnya, pihak produser menyelidiki terlebih dahulu mengenai keabsahan keberadaan Dewi di Indonesia sebelum keburu mengikat kontrak dengannya.
Selain itu, berdasarkan Pasal 152 ayat (3) UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja warga negara asing wajib memiliki izin menteri. Tenaga kerja asing itu sendiri, berdasarkan Pasal 152 ayat (1) hanya dapat bekerja di wilayah Indoensia atas dasar izin Menteri.
Sekalipun Dewi Sandra sudah menunjukkan akta nikah sebagai bukti bahwa ia telah resmi menikah dengan Surya Saputra, tetapi kenyataannya perkawinannya tersebut tidak dapat menangkal perintah deportasi itu. Pasalnya, perempuan asing boleh mengajukan permohonan menjadi WNI satu tahun setelah menikah dengan lelaki WNI. Hal ini tegas dinyatakan UU No. 62/1998 tentang Kewarganegaraan RI.
Kasus pendeportasian Dewi Sandra menambah deretan artis warga negara asing yang dideportasi dari Indonesia. Bersamaan dengan pendeportasian Dewi, juga dideportasi Ashraf, penyanyi dangdut dari India. Artis lain yang pernah dideportasi, antara lain Ida Iasha dan Reynaldi.
Artis itu ikut meramaikan blantika musik dan film Indonesia dengan gaya dan penampilan khas blasterannya. Namun di sisi lain, kehadiran mereka dinilai merebut periuk orang Indonesia. Kini, pemirsa TV tidak lagi menyaksikan penampilan kenes Dewi Sandra atau suara khas Ashraf: Sarmila, oh oh Sarmila..
















