Namun, karena perusahaan beritikad baik, perusahaan tetap memberikan uang pesangon sebesar Rp8,5 juta yang ditransfer ke rekening Budi. Tak ada titik temu, perusahaan akhirnya mencatatkan perselisihan ini ke Sudinakertrans Jakarta Timur pada Maret 2009.
Mengada-ada
Ketika dikonfirmasi, Budi membantah semua dalil yang dikemukakan perusahaan. Ia mengatakan alasan PHK yang dikemukakan perusahaan merupakan hal yang mengada-ada. Ia berdalih PHK ini terkait erat dengan kapasitas dirinya selaku Ketua Serikat Pekerja Suara Pembaruan yang vokal menyuarakan nasib karyawan dan mengkritik kebijakan perusahaan.
“Hal yang tak keliatan sebenarnya perusahaan mau mengerdilkan serikat pekerja dimana saya sebagai ketuanya. Sekretaris serikat pekerja juga dicopot jabatannya. Teman saya yang didemosi terus gajinya diturunkan, juga banyak. Masalah ini muncul sejak adanya serikat pekerja karena ternyata bukan saya saja, jadi masalah yang menjadi alasan PHK hanya dibuat-buat,” kata Budi kepada hukumonline.
Ia mengaku sebelumnya pernah ditawari pesangon sebesar Rp114 juta oleh Direktur Operasional lantaran mempertanyakan mutasi ke Divisi Litbang pada September 2008. “Saya dipanggil, disodorin uang pesangon, Pak Budi sepertinya kita sudah tidak cocok. Anda diminta mundur karena yang punya duit disini tak suka sama Anda,” kata Budi menirukan ucapan direktur itu. Namun, Budi menolaknya dengan alasan peraturan perusahaan tak mengatur PHK gara-gara rasa ketidaksukaan dan hal ini merupakan persoalan harga diri.
Saat itu pula, ia sempat menantang perusahaan jika mau mem-PHK agar dirinya dimutasi kembali menjadi wartawan, setelah itu ia akan mengundurkan diri. “Saya buat permintaan secara tertulis, tetapi bukannya dimutasi malah keluar surat peringatan terakhir, seminggu kemudian langsung di-PHK.”
Ia menegaskan bahwa anjuran mediator Sudinakertrans menganjurkan agar dirinya kembali bekerja dan perusahaan harus membayar upahnya sejak Maret 2009. “Bunyinya PHK batal demi hukum, karena tak ada proses bipartit karena saat bipartit perusahaan tak pernah mau datang. Menurut UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004) perselisihan harus didahului dengan bipartit, jika tak ada bipartit akan batal demi hukum,” jelasnya.
Terkait mangkir 19 hari, Budi mengutip Pasal 155 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan selama perkara belum diputus, para pihak tetap melaksanakan kewajibannya. “Berarti tetap bekerja, tetapi setelah di-PHK saya masuk kerja dilarang Satpam. Saya kerja absen, tetapi lama-lama absen saya dinonaktifkan,” ungkapnya. “Akhirnya saya ke kantor kalau ada rapat serikat pekerja yang resmi terbentuk Februari 2009 sejak didaftarkan ke Disnakertrans.”
