KY menyatakan seorang hakim berinisial “R” yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Binjai Sumatera Utara, bisa dikenakan sanksi pemberhentian jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Beberapa waktu lalu, Hakim R diduga menerima suap berupa uang dan narkoba jenis sabu-sabu dari keluarga terdakwa
Komisioner Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri menegaskan hakim R akan diusulkan sanksi pemecatan jika memang terbukti menerima suap dan menggunakan sabu-sabu. Namun, pihaknya masih menunggu hasil pleno oleh seluruh komisioner KY terlebih dahulu.
“Kalau memang terbukti ada pelanggaran berat itu lalu bisa langsung kena sanksi berat (pemberhentian) dan langsung dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Soalnya pemberhentian itu kan melalui MKH,” kata Taufiqurrahman saat dihubungi di Jakarta, Senin (17/6).
Dia mengatakan KY akan memberikan prioritas penanganan dugaan kasus suap ini dan akan segera merekomendasikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. “Kami akan prioritas kasus ini. Semoga sebelum Juli sudah bisa diplenokan dan hasilnya sudah keluar apa keputusannya (sanksi),” katanya.
Sebelumnya, KY bersama Badan Pengawasan (Bawas) MA dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memeriksa hakim yang bertugas di PN Binjai Sumatera Utara yang diduga terima suap berupa narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp8 juta dari keluarga terdakwa. Sabu-sabu diduga dikomsumsi oleh hakim R, makanya saat diperiksa dilakukan tes urine.
“Akhir minggu lalu KY bersama-sama dengan MA dan BNN telah melakukan pemeriksaan atas hakim tersebut,” tegas Juru Bicara KY Asep rahmat Fajar.
Namun, KY belum bisa mengungkapkan temuan yang telah dihasilkan selama pemeriksaan itu. Sebab, sesuai standar mekanisme pemeriksaan di KY, hasil analisis akan dibawa dalam pleno komisioner KY. “Apabila dianggap terbukti, pleno nanti akan memutuskan jenis sanksi yang akan direkomendasikan,” lanjutnya.
Hal tersebut dipertegas Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh yang mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan KY akan dibawa dalam sidang pleno. Sehingga, melalui rapat pleno baru dapat dipastikan sanksi apa yang akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran etik yang telah dilakukan hakim itu. “Intinya, KY akan segera simpulkan hasil pemeriksaan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Biro hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait temuan yang telah dilakukan Tim Bawas MA dan KY minggu lalu. “Itu masih dalam proses di Bawas, jadi belum dapat informasinya,” tutur Ridwan Mansyur.
Untuk diketahui, seorang hakim di PN Binjai Sumatera Utara ditengarai menerima suap dari keluarga terdakwa Imanta Paranginangin untuk meringankan vonis terdakwa. Namun, Imanta tetap dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara.
