Digitalisasi Peradilan Pidana Dinilai Belum Lepas dari Persoalan Bukti Elektronik
Terbaru

Digitalisasi Peradilan Pidana Dinilai Belum Lepas dari Persoalan Bukti Elektronik

Secara normatif digitalisasi peradilan memang dapat mendukung penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, persoalan muncul ketika ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penanganan perkara.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Aris Hardinanto dalam Webinar Nasional KUHP-KUHAP Baru di Era Digital: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi, Rabu (17/9). Foto: tangkapan layar zoom
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Aris Hardinanto dalam Webinar Nasional KUHP-KUHAP Baru di Era Digital: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi, Rabu (17/9). Foto: tangkapan layar zoom

Digitalisasi proses peradilan pidana dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai berpotensi memperkuat penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah persoalan, khususnya dalam penanganan dan pembuktian perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Aris Hardinanto, mengatakan bahwa secara normatif digitalisasi peradilan memang mendukung penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kendati demikian, persoalan baru muncul ketika ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penanganan perkara.

“Secara norma, KUHP dan KUHAP baru ini lebih humanis daripada yang lama. Namun secara praktik, dalam perkara yang pernah meminta saya memberikan keterangan ahli, tidak ada jaminan nyata terhadap perlindungan hak asasi manusia,” kata Aris dalam Webinar Nasional KUHP-KUHAP Baru di Era Digital: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi, Rabu (17/9).

Baca Juga:

Pakar Hukum Pidana dan Hukum Siber tersebut menilai persoalan mendasar terlihat pada penggunaan bukti elektronik. Dalam sejumlah perkara yang dicermatinya, bukti berupa unggahan di internet acapkali hanya didasarkan pada tangkapan layar (screenshot) tanpa dilengkapi pemeriksaan forensik digital.

Padahal, menurut Aris, informasi elektronik memiliki karakter yang rentan dan mudah berubah sehingga proses pengamanan serta pemeriksaannya memerlukan prosedur yang ketat. Salah satunya melalui chain of custody (rangkaian rantai penanganan dan pengamanan barang bukti elektronik).

“Kita tidak tahu apakah screenshot itu asli atau sudah diedit, karena sifat informasi dan dokumen elektronik memang mudah berubah. Oleh sebab itu, diperlukan chain of custody untuk menjaga keabsahannya,” ujar Aris.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info