Dinamika Masalah Direct Licensing Musik di Indonesia
OPINI

Dinamika Masalah Direct Licensing Musik di Indonesia

Direct licensing bukan ancaman bagi LMKN, melainkan peluang untuk memperbarui sistem kolektif yang selama ini bekerja di balik kabut tebal ketertutupan. Di tengah perubahan lanskap musik yang kian digital dan terdesentralisasi, pengakuan terhadap jalur lisensi langsung bukanlah pilihan ekstrem, melainkan sebuah keniscayaan.

•Bacaan 6 Menit
RD
Penulis Opini

Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai model pengelolaan royalti musik di Indonesia semakin mengemuka. Salah satu topik yang paling menyita perhatian adalah keberadaan sistem direct licensing, sebuah mekanisme yang memberi ruang bagi pemilik hak cipta untuk memberikan izin langsung kepada pengguna tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara pendekatan terpusat (centralized collective management) dan pendekatan individual berbasis pasar terbuka.

Rianda Dirkareshza. Foto: Istimewa
Rianda Dirkareshza. Foto: Istimewa

Secara hukum, sistem ini sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 81, membuka peluang bagi pemilik hak untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Secara teoretis, legitimasi direct licensing dapat dijelaskan melalui Property Rights Theory dari Richard A. Posner, yang menekankan pemberian hak eksklusif kepada individu atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong efisiensi pasar dan optimalisasi insentif ekonomi. Selain itu, Economic Incentive Theory dalam hukum hak cipta menekankan bahwa pengaturan hak ekonomi yang fleksibel akan meningkatkan kreativitas serta mendorong investasi dalam produksi karya musik. Namun, dalam praktik, jalan menuju pengakuan penuh atas direct licensing di Indonesia tak semulus semangat UU tersebut.

Masalah Ganda dalam Sistem Tunggal

Salah satu persoalan utama adalah potensi terjadinya penarikan ganda royalti. Meski seorang pencipta lagu telah menjalin kesepakatan lisensi langsung dengan pengguna seperti restoran atau penyelenggara acara, pengguna tetap bisa dimintai pembayaran oleh LMKN melalui mekanisme blanket licensing model yang mengenakan biaya tunggal untuk akses terhadap seluruh katalog lagu yang terdaftar di bawah LMKN.

Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi kerancuan administratif dan ketidakadilan distribusi royalti. Dalam beberapa kasus, pengguna yang telah membayar kepada pencipta tetap diminta untuk membayar ulang kepada lembaga yang tidak mewakili kepentingan sang pencipta.

Belajar dari Negara Lain

Perdebatan mengenai lisensi langsung atau direct licensing dalam industri musik nasional sudah waktunya diletakkan dalam perspektif perbandingan global. Banyak negara demokratis telah lebih dahulu merumuskan sistem perlindungan hak cipta yang memberi ruang bagi kebebasan ekonomi pencipta, menjamin kepastian hukum bagi pengguna, serta tetap mempertahankan fungsi lembaga kolektif. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dapat menjadi cermin reformasi penting bagi Indonesia.

Di Amerika Serikat, sistem direct licensing telah lama berakar dalam praktik industri dan hukum nasional. Pemilik hak cipta dapat memberikan izin langsung kepada pengguna tanpa melalui lembaga kolektif seperti ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) dan BMI (Broadcast Music, Inc.). Dasar legalitasnya bertumpu pada U.S. Copyright Act of 1976, yang mengakui eksistensi dan keabsahan kontrak lisensi langsung antara pemilik hak dan pengguna. Bahkan, peraturan pengadilan federal (consent decrees) mengatur bagaimana ASCAP dan BMI tidak dapat menghalangi praktik direct licensing ini. Fleksibilitas tersebut justru menjadi kekuatan adaptif terhadap perubahan industri digital.

Di Inggris, direct licensing juga diakomodasi secara hukum melalui regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam sistem pengelolaan hak oleh PRS for Music (Performing Right Society for Music). Meskipun PRS adalah organisasi manajemen kolektif utama, ia tidak memonopoli hak cipta para anggotanya. Pemilik hak diberi keleluasaan untuk mengelola lisensinya sendiri secara langsung, terutama dalam konteks penggunaan digital dan komersial skala besar. Hal ini merujuk pada Copyright, Designs and Patents Act 1988, serta prinsip-prinsip dalam Code of Conduct for Collecting Societies yang diterapkan oleh Intellectual Property Office UK.

musikroyalti musikhak ciptauu hak ciptahak kekayaan intelektual
Rianda Dirkareshza

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info