Sementara itu, Australia memberikan preseden yang paling progresif. Pemerintah Australia melalui Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) memberlakukan Direct Licensing Code of Conduct, yang secara normatif mewajibkan lembaga kolektif seperti Australasian Performing Right Association and Australasian Mechanical Copyright Owners Society (APRA AMCOS) untuk pertama, menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang opsi direct licensing. Kedua, mencantumkan prosedur negosiasi dan hak-hak pencipta dalam dokumentasi publik. Ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas proses lisensi. Kode etik ini bukan hanya menjamin hak ekonomi pencipta, tetapi juga mendorong efisiensi pasar melalui persaingan yang sehat antara lisensi kolektif dan lisensi langsung.
Ketiga negara tersebut memberi pelajaran penting: bahwa direct licensing bukanlah pembangkangan terhadap sistem kolektif, melainkan pelengkap yang sah dan legal untuk memperluas pilihan hukum bagi para pemilik hak cipta. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan terdiferensiasi, fleksibilitas ini justru kunci untuk menjaga ekosistem musik tetap relevan, adil, dan berkelanjutan.
Antara Indirect dan Blanket Licensing
Perlu dipahami, blanket licensing yang digunakan LMKN berbeda dari indirect licensing secara umum. Indirect licensing biasanya masih memungkinkan fleksibilitas, karena pengguna berinteraksi dengan LMK sebagai perantara atas nama pemilik hak. Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta yang mengatur sistem royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan dasar hukum yang mendukung penggunaan blanket licensing oleh LMKN. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan ciptaan tanpa izin individu dari pencipta, dengan membayar royalti melalui LMK. Sementara blanket cenderung bersifat menyeluruh, menutup kemungkinan jalur langsung, dan menciptakan sistem yang ‘paket’, tapi tidak selalu adil. Terlebih, biaya operasional LMKN dengan menggunakan maksimal 20% dari dana Royalti yang telah dikumpulkan menjadi perhatian khusus bagi para pencipta dan pengelola pertunjukan. Akuntabilitas dan transparansi mekanisme serta metode perhitungan pemungutan dan pembagian pun menjadi sorotan publik.
Di sinilah pentingnya reposisi peran LMKN. Lembaga ini bukan satu-satunya jalan dalam tata kelola royalti. Bila seorang pencipta telah memilih jalur langsung, maka LMKN sepatutnya tidak lagi melakukan pemungutan terhadap pengguna yang telah memiliki kontrak sah. Tidak adil bagi pengguna membayar dua kali untuk satu karya. Tentu secara proses bisnis hal ini akan memberikan pandangan negatif bagi para pencipta domestik maupun internasional untuk dapat menjalankan hak ekonominya di Indonesia.
Mengusulkan Sistem Hibrida
Indonesia tak perlu terjebak dalam dikotomi: antara direct licensing yang dianggap individualis dan blanket licensing yang diklaim kolektifis. Kenyataannya, sistem distribusi hak cipta global hari ini cenderung bergerak ke arah hibrida menggabungkan fleksibilitas lisensi langsung dengan efisiensi manajemen kolektif. Ini bukan kompromi setengah hati, melainkan solusi strategis yang menempatkan kepentingan pencipta, pengguna, dan negara dalam satu jalur kepastian hukum. Sistem hibrida semestinya dibangun di atas tiga fondasi utama: transparansi data, keterbukaan katalog ciptaan, dan mekanisme pelaporan yang dapat diaudit.
Pertama, keterbukaan data kepemilikan hak cipta menjadi kunci. Selama ini, pengguna layanan komersial musik seperti kafe, restoran, pusat perbelanjaan, dan stasiun televisi seringkali bingung kepada siapa mereka harus membayar royalti. Apakah melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), atau langsung kepada pencipta? Ambiguitas ini bukan hanya menciptakan kebingungan, tapi juga membuka ruang penarikan ganda, yang secara hukum jelas tidak dapat dibenarkan.
Kedua, katalog karya cipta yang terbuka sebagaimana diterapkan di Australia melalui Online Works Notification System dapat mencegah tumpang tindih dan memperjelas apakah suatu karya dilisensikan melalui sistem kolektif atau langsung. Di Indonesia, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang memberikan hak kepada pencipta untuk memilih jalur lisensi. Namun tanpa mekanisme digitalisasi katalog dan pencatatan lisensi yang andal, hak tersebut hanya berhenti pada norma, tidak menjadi praktik.
















